Wadah Opini

MENGUJI RUKUN ISLAM KELIMA

2009-11-26T19:25:00.000-08:00

Haji sebagai penutup rukun islam kelima wajib hukumnya bagi umat islam yang mampu. Mampu dalam arti cukup biaya bagi yang melaksanakan maupun keluarga yang ditinggalkan, cukup umur serta sehat jasmani maupun rohani. Ibadah haji memang lebih komplek dibanding dengan keempat rukun yang lain, dan tak semua orang dapat melaksanakannya. Selain diperlukan kesiapan iman, uang dan fisik, menunaikan haji perlu dukungan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pihak lain.

Haji dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ritual ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika jamaah calon haji bermalam di Mina yang dilanjutkan dengan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf atau berdiam diri dan berdoa di tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa yang dilaksanakan dari pagi hingga maghrib merupakan inti haji Berkumpulnya jutaan manusia ini menggambarkan kondisi penantian pengadilan Illahi di padang masyar kelak.

Ritual dilanjutkan dengan mabit (bermalam) di sebuah tempat antara Mina dan Arafah yang bernama Muzdalifah. Di tempat ini para calon haji mengambil batu-batu kecil yang disiapkan untuk melempar jumrah. Esok hari tanggal 10 Dzulhijjah, setelah fajar menyingsing dilakukan pelemparan jumrah aqobah. Pada saat yang sama, umat islam di seluruh belahan dunia merayakan hari raya Idhul Adha atau hari raya kurban.

Pelemparan jumrah aqobah merupakan titik kritis ritual haji yang memerlukan dukungan ketahanan fisik. Lebih dari dua juta manusia secara bersamaan melakukan pelemparan batu ke satu titik sebagai simbol setan dalam kurun waktu yang terbatas. Meskipun pemerintah Arab Saudi telah meningkatkan tempat melempar jumrah menjadi tiga tingkat, tetapi kondisi padatnya manusia menjadi rawan bagi mereka yang memiliki fisik lemah.

Setelah meyelesaikan jumrah aqobah, calon haji dapat mencukur rambut atau sebagian rambut, dan dilanjutkan dengan bisa Tawaf Haji atau bermalam di Mina dan melakukan pelemparan jumrah ula, wustha dan aqobah pada tanggal 11 dan 12 Duzulhijjah bagi yang ingin melaksanakan nafar awal. Pada saat itu jamaah haji sudah dapat melepaskan pakaian ihramnya dan status haji sudah disandang.

Biaya Haji

Iman, uang dan fisik tak cukup untuk dapat menuaikan ibadah haji, masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana seperti legalisasi, transportasi dan akomodasi. Untuk kepentingan itulah maka peran pemerintah diperlukan dalam penyelenggaran ibadah haji, dan semuanya harus dibayar oleh calon jemaah haji.

Selama masa penyelenggaraan haji oleh pemerintah, biaya haji tak pernah sekalipun mengalami penurunan, selalu naik dan naik. Tentu saja pemerintah mempunyai pembenaran untuk itu, dari alasan kenaikan nilai kurs dolar Amerika sampai pembengkaan biaya pemondokan. Umatpun hanya bisa pasrah menerima alasan tersebut karena tak ada pilihan penyelenggara lain kecuali melalui biro penyelenggara ONH plus yang biayanya hampir dua kali lebih mahal.

Bila dihitung dengan menggunakan kurs dolar, biaya haji di era orde baru berkisar pada angka 3.250 dolar, sementara biaya haji tahun ini dengan nilai kurs rata-rata Rp. 10.000,- per dolar adalah sebesar 3.500 dolar atau 35 juta rupiah. Jelas angka ini tak akan mampu lagi ditutupi oleh para pegawai negeri yang ingin memanfaatkan uang TASPEN untuk biaya haji seperti dulu.

Memang ironis, orde baru yang dicap sebagai biang korupsi ternyata bisa mematok biaya haji lebih kecil dibanding saat ini. Dulu juga tak ada pengendapan setoran haji sebesar 20 juta perorang, karena tak dikenal adanya waiting list. Sekarang, dengan daftar tunggu rerata minimal 5 tahun, maka bisa dihitung berapa total uang setoran yang mengendap di bank beserta bagi hasilnya. Sebuah nilai yang sangat besar.

Meski biaya haji selalu mengalami kenaikan dan calhaj ”dipaksa” men-DP 20 juta, bukan berarti terjadi peningkatan pelayanan. Hampir setiap tahun ditemui permasalahan yang mengganggu ritual peribadahan. Untungnya, upaya-upaya lembaga legislatif yang ingin mengangkat kasus ini melalui hak angket selalu kandas dan menghilang begitu saja.

Umatpun tak ambil pusing, bagi meraka yang penting dapat menunaikan ibadah haji, karena bagi sebagian umat islam di sejumlah daerah di Indonesia, haji bukan saja menjadi kewajiban tetapi juga sebagai simbol prestise yang dapat menaikkan status seseorang di mata masyarakat. Sementara yang lain menganggap, apapun yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji merupakan ujian yang harus diterima dengan ikhlas.

Ujian haji

Ikhlas merupakan puncak kematangan rohani manusia dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Ikhlas tidak datang begitu saja melainkan melalui banyak ujian. Dan ibadah haji adalah salah satu sarana penting untuk menguji seseorang dalam meraih keikhlasan. Ritual haji yang begitu berat dengan iklim yang tak bersahabat, ditambah pelayanan yang dibawah standar walau ongkos telah meningkat, menjadi ujian-ujian kecil bagi jamaah.

Keimanan pun tak luput dari ujian, ketakjuban terhadap bangunan Ka’bah sering membuat jamaah lupa bahwa Ka’bah bukanlah segalanya. Ka’bah seolah menjadi tujuan ibadah haji yang penuh keramat, bahkan apapun yang berasal dari Ka’bah seperti kain penutup maupun air hujan yang meluncur dari talang menjadi rebutan jamaah untuk digunakan sebagai jimat, Naudzubillah. Seharusnya diingat bahwa Ka’bah hanyalah sarana pemersatu kiblat, tujuan ibadah tetap memenuhi panggilan Allah. ”Labaik Allahuma Labaik....”.

Dan ujian terbesar adalah ketika gelar haji sudah disandang dan kopiah putih telah terpasang. Saat itulah perilaku seseorang diuji apakah dia menjadi haji mabrur atau hanya ”haji kabur”. Haji mabrur bukan dilihat dari berapa kali orang naik haji, juga bukan berapa banyak orang mengumpulkan berlipat pahala dengan beribadah di tempat-tempat suci. Haji mabrur ditunjukan dengan sikap dan martabat terhormat, menebarkan rahmat dan teguh memegang amanat serta konsisten antara ucapan dan perbuatan.

Sementara itu, sesuai namanya haji kabur ditunjukan dengan sikap khianat, hanya menebar janji tapi tak pernah ditepati dan bisanya kabur dari tanggungjawab. Indonesia memilki rakyat, konglomerat dan pejabat yang bergelar haji dengan prosentase cukup besar, bahkan sebagian dari mereka telah menunaikan haji lebih dari satu kali, tetapi anehnya kita tak pernah lepas dari korupsi. Lalu dimanakah haji mabrur berada ?

Mungkin ada yang salah dalam memahami haji, ibadah haji masih dianggap sebagai sarana mengumpulkan pahala dan penebus dosa daripada memaknai nilai ibadah. Pemahaman yang demikian memunculkan sebuah falsafah minyak dan air sebagai analogi pahala dan dosa. Bagi yang menganut paham ini, tak masalah melakukan perbuatan dosa karena semua bisa diimbangi dengan pahala dan penebusan dosa melalui haji. Minyak dan air tak mungkin menyatu, itu yang terlintas dalam benak mereka.

Akan berbeda bila haji dinilai sebagai suatu bentuk ibadah yang di setting oleh Allah sebagai sarana mencapai keikhlasan melalui ujian sebagaimana yang dicobakan kepada Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Sikap ikhlas dari haji mabrur akan tercermin dalam perilaku dan bukan dari atribut dan baju. Perilaku yang demikian sangat diperlukan oleh negeri tercinta ini agar terlepas dari keterpurukan ekonomi, ketidakadilan hukum, menghapus korupsi dan krisis kepercayaan.

Beberapa pekan ini krisis kepercayaan telah mencapai titik yang paling rendah. Saking rendahnya, sumpah atas nama Tuhan yang dihamburkan oleh para pejabat pun tak lagi dipercaya rayat. Bangsa ini telah terjebak dalam satu ucapan lain perbuatan, sikap yang demikian adalah cermin dari haji kabur. Kita hanya bisa berdoa agar kepulangan jamaah haji tahun ini banyak membawa haji mabrur yang lulus ujian keikhlasan.

Ikhlas tidak saja bermanfaat bagi masyarakat dan alam sekitar, tetapi dapat membawa sang hamba untuk menikmati surga. Seperti lirik dari lagu Ungu ” sesungguhnya manusia tak kan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya.........”

Dimuat di Rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009

PAHLAWANKU PAHLAWANMU

2009-11-12T16:02:00.000-08:00

Kematian Brigadir Jenderal Malaby membuat berang sekutu yang dipimpin Inggris. Lalu, seranganpun dilancarkan oleh tentara sekutu dari segala penjuru darat, laut, dan udara untuk menggempur pertahanan arek-arek Suroboyo yang dianggap bertanggungjawab atas tewasnya Malaby. Tepat 10 Nopember 1945, ibu kota propinsi Jawa Timur itu di bombardir habis-habisan oleh sekutu yang didomplengi oleh serdadu kompeni. Satu persatu para pejuang berguguran, namun semangat mereka tak pernah pudar, ”Merdeka atau mati, Allahu Akbar....” pekik Bung Tomo.

Malaby hanyalah sebuah justifikasi, kedatangan tentara sekutu ke Surabya yang seharusnya hanya untuk melucuti senjata Nippon yang kalah di PD II, dimanfaatkan NICA untuk mengeliminasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Kesempatan pun terbuka dengan menjadikan kasus Malaby sebagai alat untuk menghancurkan eksistensi NKRI. Sepertinya kompeni masih ingin mengangkangi kembali Indonesia setelah 350 tahun menjajah.

Sudah enam puluh empat tahun, para pahlawan yang gugur berbaring dalam dekapan tanah pertiwi. Tulang belulang mereka menjadi saksi bahwa kemerdekaan itu bukanlah hadiah, tetapi sebuah perjuangan yang mengorbankan jiwa raga, harta benda dan tangisan darah. Tujuan mereka tak lebih hanya agar anak cucu dan seluruh rakyat Indonesia dapat terlepas dari penderitaan akibat kesewenang-wenangan penjajah selaku penguasa.

Kesewenangan penguasa Belanda selama menjajah memberikan efek yang dalam bagi rakyat Indonesia, bukan hanya penderitaan rakyat jelata yang dirasakan, tetapi menusuk sampai ke sikap mental para bangsawan. Penjajah Belanda telah memberikan contoh riil tentang bagaimana cara menjadi penguasa. Sehingga ketika penjajah tak ada lagi, gaya kompeni masih banyak digunakan oleh oknum penguasa untuk mewujudkan keinginannya. Tak ayal, meski sekian puluh tahun merdeka, masih ada elemen rakyat yang hidup tertindas oleh bangsa sendiri baik secara struktural, kultural maupun finansial.

Pahlawan

Pahlawan berasal dari kata pahala yang berarti orang yang berpahala. Dalam terjemahan bebas dapat juga dikatakan bahwa pahlawan adalah orang yang berjasa bagi bangsa atau golongan ataupun individual. Para pejuang yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan patriot bangsa yang berjasa bagi bangsa dan negara, sehingga rakyat dan pemerintah Indonesia sepakat bahwa mereka memang layak disebut pahlawan bangsa.

Setelah masa perjuangan selesai, pemerintah masih memberikan status kepahlawanan kepada golongan tertentu. Di jaman orde baru, perlakuan khusus diberikan kepada ABRI sebagai warga pilihan, sehingga apabila ada perwira tingginya yang meninggal maka mereka akan di kuburkan di taman makam pahlawan dan secara tak langsung dianggap sebagai pahlawan.

Kebiasaan di jaman orde baru mulai sedikit berkurang setelah reformasi, tetapi pemerintah masih memiliki dua jargon pahlawan lagi yaitu pahlawan tanpa tanda jasa dan pahlawan devisa. Terhadap kedua pahlawan ini, pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus atas gelar pahlawan yang diberikan, karena gelar tersebut hanyalah pemanis kata tanpa makna yang memang suka diungkapkan pejabat kita.

Secara individual, pahlawan tanpa tanda jasa pantas di berikan kepada guru di jaman penulis masih duduk di bangku SD dulu. Ketulusan dan pengabdian guru dalam mengajar benar-benar tak kenal pamrih, meski para muridnya hanyalah anak kampung yang tak punya baju seragam dan sepatu sekolah. Bimbingan belajar diberikan dirumah tanpa sedikitpun memungut biaya, walau sang guru tahu resiko bahwa lantai rumahnya akan dikotori lumpur dari telapak-telapak mungil murid yang tak beralas kaki. Guruku benar-benar pahlawanku.

Sekarang, menyandangkan gelar pahlawan tanpa tanda jasa kepada guru tergantung kondisi, bila kita bertanya pada orangtua/wali murid dapat dipastikan tak semua dari mereka sepakat dengan pemberian gelar tersebut. Sebagian orang tua murid tentu merasakan betapa jauhnya nilai pengabdian guru jaman dulu dan sekarang.

Guru tak lagi menjadi profesi pengabdian. Dengan kenaikan tunjangan yang demikian besar dan masih ditambah pendapatan dari iuran komite ataupun lainnya menjadikan guru sebagai profesi yang menjanjikan. Belum lagi tambahan dari biaya les murid, meski seharusnya wajib bagi guru mengajar selama 24 jam sebagai konsekuensi dari tunjangan yang telah diberikan.

Gelar pahlawan devisa memang layak diberikan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang telah menyumbangkan hampir sembilan puluh trilyun devisa. Gelar tersebut mungkin melambungkan perasaan para TKI, tetapi sebenarnya bukan itu yang mereka perlukan, para TKI hanya ingin nasibnya dilindungi oleh pemerintah selama mereka menjalankan profesinya di negeri orang.

Kekerasan yang sering dilakukan oleh para majikan di luar negeri menjadi momok tersendiri bagi TKI. Beberapa kasus menunjukan bahwa penanganan pemerintah terhadap kekerasan TKI seperti tak memiliki prosedur standar dan hanya tergantung situasi, sebagai contoh penanganan kekerasan TKI dalam situasi menjelang pemilu akan berlainan dengan diluar pemilu. Sikap pemerintah ini tentu sangat kontradiksi dengan gelar pahlawan yang diberikan kepada mereka namun tak dibarengi dengan perhatian.

Siapakah pahlawanmu ?

Di luar pahlawan bangsa, setiap orang memiliki pahlawan. Seorang gadis yang sedang kasmaran akan menjadikan sang kekasih sebagai pahlawan hatinya. Iwan fals dalam lirik lagunya memposisikan ibu sebagai pahlawan yang berjuang demi anaknya walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Ibu yang dimaksud Iwan Fals tentu bukannlah ibu-ibu yang asyik dengan kegiatannya sendiri di organisasi sementara anak-anaknya dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan pembantu.

Dunia penegakan hukum kita pun dipenuhi dengan para pahlawan. Istilah markus (makelar kasus) hanyalah sebutan dari orang-orang yang sinis, padahal sebenarnya markus-markus tersebut adalah para pahlawan bagi sebagian aparat penegak hukum. Bagaimana tidak, dengan jasa pahlawan markus para oknum penegak hukum dapat menikmati kehidupan elit di perumahan satelit dengan biaya hidup selangit. Gaya hidup tersebut tak mungkin di dapat hanya mengandalkan gajih sebulan.

Menjadi sebuah tontonan bila kemudian ada oknum yang siap berkorban demi pahlawan markus yang telah berjasa baginya. Namun pengorbanan mereka harus dibayar mahal dengan hancurnya kredibilitas sebuah institusi, korbanpun berjatuhan termasuk gugurnya para penegak hukum yang memiliki dedikasi, kompetensi dan moralitas tinggi. Mereka harus menanggung akibat dari nilai setitik yang merusak susu sebelanga.

Dari sekian jenis pahlawan, ada satu pahlawan yang berjuang hanya demi kepentingan diri sendiri. Dialah pahlawan kesiangan yang banyak berkeliaran dalam dunia politik. Pahlawan-pahlawan ini akan bermunculan saat menjelang pemilihan di tingkat nasional maupun lokal. Berbagai kegiatan dan bantuan di hamburkan pahlawan kesiangan kepada masyarakat dengan satu tujuan agar mereka di gotong menuju tampuk kekuasaan.

Posisi pahlawan memiliki arti penting bagi setiap orang. Semakin besar jasa pahlawan dalam membela kepentingan, semakin tinggi juga posisinya di mata pemilik kepentingan. Sehingga bila kita bertanya pada para koruptor, siapakah pahlawanmu ? InyaAllah mereka akan serentak menjawab : ANGGODO !!!

Apapun status Anggodo, namun sepak terjangnya telah membuat ke tiga institusi penegak hukum dan pemberantasaan korupsi tidak bisa berkonsentrasi penuh untuk menjalankan tugasnya.

Dimuat di Rubrik Opini RADAR BANJARMASIN hari Jumat tanggal 13 Nopember 2009

CICAK TEWAS NYAMUKPUN BEBAS

2009-11-08T17:09:00.000-08:00

Testimoni mantan ketua KPK terus mengelinding tak tentu arah. Dua pimpinan KPK yang menjadi sasaran tembak telah mendekam di balik jeruji penjara Mako Brimob. Tidak menutup kemungkinan mereka akan bergabung dengan para terdakwa kasus korupsi titipan KPK, bisa dibayangkan betapa panasnya ruang sempit yang berisi manusia dari dunia yang berseberangan . Tetapi diluar kondisinya tak kalah panas,. isu yang mengiringi bola liar Antasari terus melejit sampai menohok petinggi negeri.

Pekan ini masyarakat dibuat bingung atas jalannya pertarungan cicak dan buaya. Istilah cicak dan buaya menjadi populer ketika seorang petinggi polri yang berkompeten di bidang penyidikan membuat pernyataan bahwa alat komunikasinya di sadap oleh sebuah institusi yang kemudian disebutnya cicak dan diri/institusinya sebagai buaya . Dugaan siapa cicak berkembang dan mengarah kepada KPK sebagai institusi yang selama ini paling getol melakukan penyadapan atas kasus korupsi.

Cicak hanyalah binatang melata yang hidupnya sangat tergantung pada si tuan rumah. Keberadaan cicak diperlukan untuk membasmi nyamuk-nyamuk nakal yang senang mengisap darah penghuni rumah. Dalam kondisi luar biasa, dimana jumlah nyamuk sudah memenuhi isi ruang rumah, menjadi wajar bila kemudian sang cicak diberikan kekuatan super agar mampu melahap semua nyamuk.

Namun cicak tetaplah cicak, tubuhnya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan buaya. Sebagai binatang reptil, buaya telah hidup lebih dari puluhan tahun sebelum cicak diciptakan. Buaya tak suka makan nyamuk, tetapi lebih sering makan manusia. Sehingga bila cicak dan buaya ini harus berhadapan diatas ring, dapat dipastikan cicak akan kalah. Tewasnya cicak akan menjadi ajang pesta pora para nyamuk untuk bebas menghisap darah penghuninya. Dan bila terus dibiarkan, suatu saat sang pemilik rumahpun bisa menjadi korban keganasan nyamuk.

Senjata opini

Dari segi kuantitas dan kualitasnya, nyamuk di Indonesia tergolong sangat luar biasa. Sudah berapa kali negara ini mencoba untuk membuat obat pembasmi nyamuk yang ampuh, tetapi selalu gagal dan gagal. Keberadaan cicak di awal reformasi adalah sebuah harapan baru dalam rangka pembasmian nyamuk, harapan itu menjadi semakin kuat ketika para penghuni rumah menyaksikan sepak terjang cicak dalam melahap nyamuk.

Namun untuk bertarung dengan buaya, cicak tentu tak akan berdaya. Fisik buaya yang jauh lebih besar dengan giginya yang tajam jelas bukan tandingan cicak. Sekali injak, si buaya dapat melumatkan cicak. Apalagi bila si buaya dibantu dengan gerombolan komodo yang juga hobi makan manusia. Habislah sudah.

Diatas ring hukum si buaya dan komodo mungkin boleh diatas angin, tetapi mereka lupa bahwa sang cicak tidaklah sendirian. Dibelakang cicak berdiri jutaan penghuni rumah yang siap membantu sang cicak dalam menghadapi pertempuran yang tak seimbang. Mereka adalah para penghuni rumah yang selama ini gerah dengan banyaknya nyamuk yang tega menghisap darah tanpa acuh, tak terkecuali darah anak-anak hingga kurus dan kekurangan gizi.

Peperangan di luar ring sepertinya akan dimenangkan oleh pendukung cicak. Dengan menggunakan amunisi opini yang ditembakan dengan pelontar media, posisi buaya dan komodo tak bisa dibilang tegak. Apalagi isu adanya rekayasa pertandingan untuk meng-KO cicak mulai beredar luas, membuat kemenangan yang semula sudah di tangan buaya pun buyar. Pertandingan menjadi seru dan menjadi sedikit berimbang, tapi dipihak lain sang nyamuk yang mungkin menjadi promotor di belakang layar tentu sangat bergembira atas suksesnya pentas ini.

Kegagalan koordinasi

Fenomena cicak dan buaya adalah sebuah kegagalan koordinasi dalam sistem manajemen. Hal ini diakibatkan pertama karena masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing institusi. Kedua karena adanya pejabat yang lebih suka menyelesaikan masalah dengan menggunakan kewenangannya secara berlebihan dan tak pada tempatnya. Dan ketiga, masih banyak pejabat yang tak kuat menyandang jabatannya yang ditunjukkan dengan sikap arogan.

Sebelum KPK dibentuk, tugas sebagai penegak hukum berada di tangan kepolisian dan kejaksaan. Kemunculan KPK dan sepak terjangnya diakui atau tidak secara psikologis mempengaruhi eksistensi dua institusi yang telah lama ada. Apalagi program kerja KPK kedepan akan memprioritaskan pembersihan KKN dalam bidang penegakan hukum dan peradilan yang selama ini sering dikeluhkan banyak pihak. Kesan yang timbul adalah dua institusi penegak hukum tersebut dianggap tidak bersih dan KPK adalah sapu bersih yang siap melibas siapapun.

Efek psikologis tersebut mau tidak mau memunculkan persaingan. Hanya saja persaingan yang terjadi bukan untuk berlomba menangkap koruptor, tetapi rivalitas yang saling mengabaikan. Kita saksikan bagaimana polisi tak acuh terhadap laporan pencekalan KPK terhadap direktur Masaro, sehingga bukanlah kesalahan bila seorang pejabat kepolisian mendatangi si buronan KPK tersebut di luar negeri. Sikap ego sektoral yang luar biasa.

Penggunaan kewenangan yang berlebihan terlihat dari keanehan ketika sebuah institusi penyidik memeriksa kewenangan penyidik lain. Dalam kasus hukum yang umum, bila terjadi penyalahgunaan wewenang dari penegak hukum, maka tersangka yang merasa dirugikan bisa mengajukan praperadilan. Tetapi dalam kasus KPK hal itu sepertinya tak berlaku, Direktur Masaro tak perlu repot mempraperadilkan KPK, karena sudah diselesaikan polisi. Sebuah penggunaan kewenangan yang hebat.

Orang sering tak menyadari bahwa jabatan hanyalah sebuah amanah dari Tuhan bukan dari atasan, sehingga kelak harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan Tuhan. Amanah tidaklah abadi seperti tidak kekalnya umur manusia. Oleh karena itu, adalah sebuah ketololan bila manusia mengagungkan jabatannya dengan bersikap arogan, siapa kamu siapa aku. Gue bos lu jongos, Kamu cicak aku buaya, jangan macam-macam.

Tim Independen Verifikasi

Pertarungan cicak dan buaya telah melebar ke masalah sosial politik. Pers conference yang dilaksanakan baik oleh Presiden maupun Kapolri sepertinya belum mampu menenangkan gejolak masyarakat peduli korupsi selama tidak ada satu bukti dukung yang meyakinkan. Meskipun Presiden telah menyatakan bahwa beliau siap berdiri didepan apabila ada upaya ingin menghabisi KPK, tetapi pernyataan itu sangat normatif sebelum diwujudkan dalam satu tindakan nyata.

Banyak tokoh dan pemerhati menyarankan agar presiden sebagai kepala negara membentuk tim independen untuk menyelidiki hal ihwal penangkapan pimpinan KPK oleh kepolisian. Tim ini diperlukan karena telah terjadi keruntuhan trust building masyarakat terhadap kepolisian, sehingga apapun yang disampaikan oleh polisi atas kinerjanya dalam penyidikan petinggi KPK, tak dapat merubah opini yang sudah terlanjur negatif.

Pembentukan tim independen ini sangat penting agar citra polisi yang selama kepemimpinan Jenderal Bambang H sedang dibangun tidak mengalami degradasi. Chaos hukum inipun bila tidak kunjung selesai juga akan berdampak pada kinerja kabinet 100 hari kedepan serta turunnya pamor presiden SBY yang namanya ikut tercatut dalam rekaman telepon rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Kearifan Presiden SBY akhirnya meluluskan saran tersebut dengan membentuk Tim Independen Verifikasi (TIV). Semoga nasib tim ini tak seperti TPF-TPF yang pernah dibentuk sebelumnya.

Masyarakat pada dasarnya tidaklah membela orang bersalah siapapun dia, tetapi kronologis kasus hukum Bibit – Candhra membuat orang banyak bertanya-tanya. Apa yang sedang terjadi di negeri ini ? KPK yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan korupsi, harus terjungkal oleh institusi yang seharusnya ikut bersinergi dengan KPK dalam memberantas korupsi.

KPK memang bukanlah lembaga permanen, suatu saat lembaga ini bisa dibubarkan bila korupsi tidak lagi menjadi extraordinary crime di Indonesia. Tetapi untuk saat ini, cicak tak boleh tewas kalau tak ingin nyamuknya bebas.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Kamis tanggal 5 Nopember 2009

MENGURAI BENANG KUSUT

2009-10-11T17:56:00.000-07:00

Anomali adalah istilah yang digunakan pada fenomena keganjilan air yang tidak mengalami pemuaian ketika suhunya dinaikan pada batas tertentu. Perilaku air ini tentu menyimpang hukum fisika umumnya. Penyimpangan perilaku ternyata tidak hanya milik fisika, dalam bidang manajemen juga terjadi hal seperti itu. George R Terry, seorang pakar ilmu manajemen tentu akan berkerut keningnya apabila menyaksikan fenomena manajemen yang terjadi di Indonesia.

Teorinya yang tertuang dalam buku Principles of Management tentang Planning (perencanaan), Organizing (organisasi), Actuating (pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan) tidak berjalan semestinya di negara ini, walaupun secara organisatoris Indonesia telah memiliki institusi-institusi perencanaan, pelaksana teknis maupun pengawasan seperti yang dikehendaki dalam prinsip manajemen.

Bahkan untuk fungsi controlling, Indonesia memiliki banyak sekali institusi pengawas baik intenal maupun eksternal pemerintah, institusi yudikatif, institusi khusus, Lembaga legislatif (DPR/D) serta pengawasan dari lembaga non pemerintah. Namun fakta yang terjadi adalah tujuan negara belum dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Didalam Institusi pengawas intenal pemerintah terdapat Inspektorat Jenderal di Departemen, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten/kota dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dijaman orde baru masih ada lagi institusi pengawas dibawah Sekretariat Negara seperti Inspektorat Jenderal Pembangunan (Irjenbang). Laporan hasil pemeriksaan dari instusi pengawas interen tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan instansi terperiksa untuk ditindaklanjuti.

Sementara pengawasan eksternal pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Lembaga Legislatif. Sedangkan institusi yudikatif seperti kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan setelah mendapat pengaduan atau menemukan indikasi kuat penyimpangan.

Belum cukup dengan kinerja institusi yang ada, negara pun membentuk insitusi khusus yang berkaitan dengan korupsi. Dimulai tahun 1957 melalui Panglima Penguasa Militer sampai Komisi Pemeriksa Keuangan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang kemudian diganti dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang sedang hangat dibicarakan di media masa berkaitan dengan dugaan keterlibatan para pimpinannya dengan masalah hukum.

Banyaknya institusi pengawas di Indonesia selama ini tidak menjadikan manajemen berjalan efisien, tetapi cenderung semakin meningkatkan kebocoran uang negara. Anomali ini pernah disampaikan oleh bagawan ekonomi Indonesia yang sekaligus menteri di jaman orde baru beberapa tahun silam yang menyatakan bahwa telah terjadi kebocoran uang dalam pengelolaan anggaran belanja negara.

Modus Operandi

Fungsi pengawasan sering disalahgunakan oleh oknum pengawas/auditor hitam yang masih ada di institusi pengawas internal maupun eksternal. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan (obrik) sudah dicampuri tangan-tangan pengawas/auditor hitam. Tujuannya tidak lain adalah keinginan oknum mengais rejeki dari obrik atau kepentingan lain.

Hal ini dapat dilihat dengan dipilihnya obrik-obrik yang mengelola anggaran besar dengan tujuan bukan untuk menemukan penyelewengan tetapi hanya untuk mendapatkan layanan prima dan uang saku yang besar. Bagi obrik, pengawas/auditor memang bagaikan raja yang harus dilayani dan diberi upeti, dan oknum pengawas/auditor hitam mencoba memanfaatkan kondisi ini.

Modus operandi yang dilakukan oleh pengawas/auditor hitam untuk memperoleh keinginannya menghasilkan temuan yang terkesan bias dan cenderung memojokan obrik. Meskipun obrik diberi kesempatan untuk menanggapi dan memberikan penjelasan terhadap temuan tersebut, namun kondisi psikologis obrik yang terpojok dan penuh kecemasan atas temuan pemeriksaan akan mudah ”dikerjai” oleh oknum pengawas/auditor hitam untuk melakukan tawar menawar. Lain lagi bila ada kesepakatan lebih dahulu, temuannya bisa diatur.

Sudah menjadi rahasia umum dikalangan obrik bahwa tebal tipisnya temuan tergantung dengan tebal tipisnya amplop. Tipis amplop yang diberikan maka berdampak pada tebal (banyak) nya hasil temuan demikian sebaliknya. Untuk mempertebal amplop, maka tidak ada cara lain kecuali obrik melakukan akrobat pada pelaksanaan anggaran atau memotong dana pihak kedua agar dapat mengumpulkan dana taktis.

Benang kusut

Entah siapa yang memulai, yang jelas lilitan gurita korupsi di kalangan birokrat bagai benang kusut yang sulit terurai. Selama ini lembaga lembaga pengawas non struktural dibentuk hanya untuk menghilangkan akibat dibanding penyebab, oleh karenanya tak mengherankan apabila lembaga-lembaga tersebut akhirnya mati atau larut dalam gelombang korupsi yang berkepanjangan.

Perilaku penyelewengan mungkin diawali dari sekedar memenuhi kebutuhan disaat aparat pelaksana tak mampu mengelola gaji yang minim untuk mencukupi kebutuhan selama sebulan karena kebanyakan anak atau memiliki istri dengan jumlah lebih dari yang sepatutnya. Ketika ada kesempatan menambah penghasilan melalui kewenangan yang dimiliki, maka kesempatan tersebut tak akan disia-siakan.

Disisi lain, aparat pemeriksa/pengawas pun mempunyai problem yang sama. Maka kedua kepentingan ini pun berkolaborasi untuk melakukan usaha menambah penghasilan. Perkembangan selanjutnya tidak lagi sekedar mencukupi kebutuhan, tetapi berubah menjadi untuk memenuhi keinginan gaya hidup metropolis yang serba konsumtif dan penuh gaya. Tak ada lagi rasa malu dalam diri aparat untuk tampil mewah, padahal semua orang tahu, gaji pegawai tak akan bisa memenuhi semua itu.

Efek dai hasil kolaborasi ini tidak saja menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia, tetapi juga negara kaya yang tak mampu meng-kaya-kan mayoritas rakyatnya. Reformasi yang digulirkan tidak dapat mengikis perilaku ini, bahkan budaya korupsi semakin tak terkendali akibat kajian ”aji mumpung” dari orang-orang yang bermental kacung jadi raja. Keadaan mirip benang kusut terendam air, sudah ruwet masih ditambah basah lagi.

Memberdayakan Pengawasan

Sesulit apapun, benang kusut yang sudah terlanjur basah harus tetap bisa diurai, bila tidak maka sampai kapanpun Indonesia tak akan pernah terbangun dari mimpi buruknya. Keberadaan KPK adalah bagian dari cara mengurai benang kusut, namun dengan kondisinya yang sekarang maka tugas dan fungsi KPK harus di dukung oleh penegak hukum yang lain.

Tidak itu saja, sebagian tugas KPK juga bisa dijalankan oleh fungsi pengawas internal pemerintah. Tugas tersebut terutama dalam hal pencegahan dari tipikor. Melalui pengawas internal dapat dilakukan deteksi dini terhadap upaya penyelewengan uang negara, namun dengan syarat aparat pengawas internal pemerintah harus memiliki skill yang cukup dan memiliki dedikasi dan perilaku yang mendukung fungsinya agar tak mudah tergoda kekuasaan dan penyuapan.

Bila bercermin pada kinerja KPK, maka di lembaga tersebut selain diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang memadai, juga ditunjang dengan penghasilan dan biaya operasional yang cukup. Untuk itu, memberdayakan aparat fungsional dalam ikut serta mengurai benang kusut, maka setidaknya juga dilakukan hal yang sama. Namun sebelum semua itu dapat direalisasikan, maka tidak ada salahnya bila dilakukan kocok ulang pada semua aparat pengawas internal melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Sudah waktunya instansi pengawas internal pemerintah tidak lagi menjadi tempat pembuangan aparat yang berpenyakitan. Karena bila dibiarkan demikian, penyakit yang mereka bawa akan menular ke aparat pelaksana lainnya. Dampaknya adalah manajemen menjadi tidak efesien dan memberati keuangan negara. Kolaborasi antara keduanya juga akan menurunkan kinerja pelayanan, karena masing-masing lebih sibuk memikirkan penghasilan tambahan.

Memberdayakan aparat pengawas internal adalah salah satu cara untuk mengurai benang kusut. Tak ada lagi alasan bagi intansi pelaksana sibuk mengumpulkan dana taktis untuk keperluan ”melayani” pemeriksaan, karena aparat pengawas telah ”imun suap”. Memperbaiki anomali manajemen di Indonesia sepertinya harus dimulai dari aparat pengawas/pemeriksa.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009

KEHORMATAN

2009-09-26T02:14:00.001-07:00

Sebelas milyar rupiah diperkirakan akan dihabiskan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR-RI periode 2009-2014. Angka ini tentu sangat fantastis bila dibandingkan dengan perjuangan beribu orang untuk mendapatkan beberapa lembar uang zakat atau bingkisan lebaran yang dibagi setiap hari raya Idhul Fitri. KPU sebagai penyelenggara perhelatan merasa biaya milyaran rupiah itu adalah sebuah angka yang wajar diberikan untuk acara manusia-manusia pilihan orang. Argumentasi ini dianggap banyak kalangan sebagai arogansi penyelenggara negara yang tak memiliki sense of crisis, mereka tak mampu melihat bahwa rakyat dibeberapa daerah menanti uluran tangan akibat di landa bencana.

Project orientate memang masih menjadi mindset para penyelenggara negara dalam melakukan aktivitas pelayanannya. Ketika sebuah anggaran kegiatan telah ditetapkan, berarti anggaran tersebut harus dilaksanakan dan dihabiskan. Jarang sekali penyelenggara negara dengan kesadaran sendiri melakukan review terhadap pelaksanaan anggaran ketika diketahui dikemudian hari bahwa anggaran yang diajukan tak memenuhi kriteria efesien dan efektiv. Yang umum dilakukan adalah menambah atau mengada-adakan kegiatan baru untuk menghabiskan dana dan bukan mengembalikan ke kas negara/daerah. Keberadaan proyek masih menjadi ladang untuk memenuhi want bagi banyak aparat dan pejabatnya.

Apa yang terjadi di KPU tak lepas dari cara pikir berorientasi proyek. Biarpun alokasi anggaran pelantikan DPR-RI banyak menuai protes masyarakat , KPU tetap bergeming seperti yang pernah dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran sebelumnya semisal pengadaan IT yang boros. Acara pelantikan anggota DPR adalah sebuah kesempatan bagi KPU untuk membuat kegiatan proyek dengan dana sesuka hati melalui kemasan kelayakan demi menjaga martabat dan kehormatan bagi manusia pilihan yaitu anggota dewan yang terhormat.

Manusia dapat melakukan apa saja demi sebuah kehormatan atau menyandang gelar terhormat. Gelar ini memang akan menaikan derajat manusia beberapa kali lipat di mata manusia. Dengan kehormatan, mereka tak perlu lagi bersusah payah berdesakan di angkutan umum ketika akan mudik lebaran atau mengorbankan nyawa dan harga dirinya hanya untuk ribuan rupiah uang zakat.

Meraih kehormatan

Kehormatan dimata manusia adalah sebuah pengakuan atas diri seseorang atas kekuasaan dan/atau kekayaan dan/atau ilmunya yang dianggap lebih bagi sebagian manusia yang lain. Setiap orang memiliki ukuran sendiri dalam menentukan kriteria kehormatan yang diinginkannya. Oleh karena itu, masing-masing orang memiliki cara berbeda dalam meraih kehormatan baik dengan usaha wajar maupun tidak.

Pemilu yang telah lewat merupakan media untuk mendapatkan sebuah kehormatan, berbagai usaha telah dilakukan oleh para caleg untuk mendapat dukungan rakyat tak terkecuali dengan praktik money politic. Hasilnya, kita mendapatkan manusia pilihan yang dari awal memang hanya ingin meraih kehormatan melalui kekuasan poitik dan bukan untuk mewakili rakyat yang memilihnya.

Ketidakpedulian manusia pilihan akan nasib rakyat yang sedang mendapat musibah adalah bentuk kewajaran atas siap mereka. Para manusia pilihan merasa telah membayar ratusan juta hingga milyaran rupiah untuk membeli suara agar terpilih menjadi anggota dewan yang terhormat. Pelantikan manusia pilihan nanti adalah bagian dari sebuah penghormatan untuk manusia-manusia terhormat , kesempatan yang tak mungkin dilewatkan apalagi dibatalkan hanya karena anggarannya harus dikurangi untuk keperluan rakyat yang tertimpa bencana.

Kekuasaan dan kekayaan adalah dua sisi mata uang yang saling berkaitan dalam meraih kehormatan, dengan kekayaan orang dapat memperoleh kekuasaan atau sebaliknya dengan kekuasaan orang dapat mengumpulkan kekayaan. Kekayaan yang diperoleh dari kekuasaan akan semakin meningkat seiring dengan naiknya posisi jabatan seseorang. Namun seringkali kerakusan manusia memperlakukan kekuasaan dan kewenangan yang ada ditangannya untuk mengeruk kekayaan secara tak wajar.

Ilmu seharusnya mampu membawa seseorang untuk meraih dan menjaga kehormatan dengan elegan. Namun ilmu yang telah kehilangan nurani malah menjadikan manusia tak pernah kehilangan akal untuk meraih kehormatan secara tak wajar. Banyak manusia merasa belum terhormat hanya dengan ilmu yang dimiliki, untuk itu mereka rela menjual ilmu dan idealisme untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan.

Menjaga Kehormatan

Adalah manusiawi bila setiap manusia berusaha mati-matian mempertahankan dan menjaga kehormatannya, apalagi kehormatan tersebut didapat melalui perjuangan. Beberapa saudara kita dari suku tertentu bahkan rela mengorbankan nyawa demi kehormatan diri dan keluarganya. Tetapi bagi para penguasa yang kaya dan berilmu tentu tak perlu susah-susah berkorban nyawa untuk mempertahankan kehormatannya, kecuali terpaksa dan itupun dilakukan dengan memanfaatkan orang lain.

Kasus pertarungan cicak dan buaya yang sedang berlangsung saat ini bisa dilihat sebagai perang dalam mempertahankan kehormatan institusi sekaligus pribadi. Karena yang bertarung adalah institusi, maka penggunaan kekuasaan dan kewenangan menjadi senjata andalan. Ketaktransparanan proses pertarungan semakin memperkeruh suasana hati masyarakat, berbagai opini tak terkendali bermunculan yang mengerucut pada upaya pembunuhan cicak.

Cicak dianggap sebagai makhluk tak tahu diri dan terlalu berani mengganggu kehormatan pemilik rumah. Keberadaan cicak pun dianggap terlalu super sehingga tak ada yang mampu mengontrolnya. Sepak terjangnya yang mengobok-obok kehormatan buaya, dinosaurus dan big animal lainnya semakin memperbanyak musuh cicak. Dan sekarang adalah saat yang tepat untuk mengganti cicak dengan yang jinak dan bersuara lembut sehingga tak menganggu pemilik rumah.

Mempertahankan kehormatan melalui cara tak terhormat sepertinya sudah menjadi tren di negeri ini. Tidak saja di pusat tetapi juga di banyak daerah, perubahan iklim politik yang begitu cepat tak diikuti dengan kesiapan mental dan perbaikan moral. Yang terjadi mirip lagu Iwan Fals berjudul Sumbang yang liriknya berbunyi : ”...maling teriak maling, sembunyi baik dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah ditendang, kasak kusuk mencari kambing hitam......”.

Kehormatan di mata Allah

Allah tak pernah melihat kehormatan manusia dari kekuasaan, kekayaan dan ilmunya, tetapi dikarenakan ketakwaannya seperti dalam firman Allah Surah Maryam ayat 85 yang berarti : ”(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat” .

Puasa yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadhan mengajarkan kita untuk menjadi manusia bertakwa, pelajaran ini tak akan ada artinya bila pemahaman kita terhadap puasa sekedar untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Ketika ramadhan berlalu, tak sedikitpun bekas nilai-nilai puasa di hati kecuali susana riang gembira atas selesainya kewajiban yang menyiksa selama sebulan penuh.

Bila nilai puasa dan sikap takwa dipertahankan dalam sebelas bulan berikutnya, maka Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim tak memerlukan KPK lagi karena tak ada korupsi, tak perlu lagi instansi pengawasan karena memang tak ada yang perlu diawasi. Para pemegang kekuasaan, pejabat, aparat maupun profesi lainnya melaksanakan tugas sebagai bagian ibadah lillahita’ala, meraih dan menjunjungi tinggi kehormatan yang hakiki di mata manusia dan Illahi Robbi.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Kamis tanggal 24 September 2009

MENCERABUT AKAR TERORIS

2009-08-19T17:57:00.000-07:00

Setelah melalui tujuh tahun pengejaran dan lebih tujuh belas jam penyergapan, akhirnya orang yang diduga Noor Din M Top berhasil ditewaskan oleh Densus 88. Khalayak ikut merasakan ketegangan menyaksikan detik-detik terakhir perjalanan hidup gembong teroris yang paling dicari. Meski sedikit kecewa dengan tak tertangkapnya Noor Din hidup-hidup, tetapi tewasnya Noor Din diharapkan dapat mengurangi aksi teror di Indonesia (kemudian diketahui yang terbunuh adalah Ibrohim).

Siapa yang tak kenal Noor Din. Berbeda dengan kasus-kasus bom sebelumnya, dalam kasus bom Ritz Carlton dan J.W Marriott Mega Kuningan Jakarta, namanya langsung meroket karena dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pengeboman ke dua tempat tersebut. Fotonya menampang di berbagai media dan disebarkan di pusat keramaian kota. Situasi persaingan bisnis per-televisi-an, semakin melambungkan popularitasnya, berbagai program dibuat secara spesial untuk mengulas sepak terjangnya. Tapi ironisnya, tak ada satupun yang pernah bertemu langsung dengan Noor Din termasuk aparat kepolisian beserta Densus 88.

Meski lahir sebagai warga negara Malaysia, namun sepak terjang Noor Din lebih banyak di Indonesia. Semenjak kegiatannya diberangus oleh keamanan Malaysia pada tahun 2002, Noor Din melanglang buana dari kerusuhan satu ke kerusuhan lain dalam wilayah Indonesia. Dalam pelariannnya, ia tidak saja mampu merekrut pengikut-pengikut baru tetapi juga melakukan pernikahan dengan beberapa wanita tanpa tersentuh oleh pihak keamanan. Sehingga muncul dugaan adanya kekuatan besar yang melindungi Noor Din M Top.

Noor Din memilih Indonesia bukan tanpa alasan, dengan wajah melayunya dia leluasa bergerak dan berbaur dengan masyarakat kita. Indonesia yang memiliki wilayah demikian luas dan terbagi dalam ribuan pulau menjadi tempat persembunyian yang ideal. Bila di Malaysia propaganda teror Noor Din tak laku karena kondisi kehidupan masyarakatnya yang relatif mapan, maka Indonesia dengan masyarakatnya yang masih banyak terlilit problem sosial akan menjadi lahan subur bagi pemasaran jualan Noor Din.

Beberapa pengamat menyatakan bahwa tewasnya Noor Din M Top tak serta merta mengakhiri aksi teror di Indonesia. Pendapat tersebut ada benarnya, karena yang kita hadapi bukanlah satu orang manusia secara fisik, tetapi sebuah ideologi yang berkembang antar manusia dalam sebuah media ketimpangan sosial. Sehingga selama problem tersebut masih ada, maka akan selalu muncul bibit-bibit teroris baru.

Akar teroris

Adanya keterlibatan warga negara Indonesia dalam aksi teror benar-benar diluar nalar masyarakat normal. Begitu mudahnya mereka diperalat oleh Noor Din untuk membuat kerusuhan dan pembunuhan di negaranya sendiri, sementara Noor Din sendiri belum pernah melakukan aksi teror di Malaysia padahal di disana juga banyak bertebaran kepentingan asing yang katanya menjadi musuhnya. Lalu mengapa sebagian dari kita mudah terbawa paham radikal ?

Sebenarnya abnormalisasi pemahaman agama bukanlah akar teroris, paham tersebut adalah efek yang mudah ditanamkan pada orang-orang yang banyak memiliki problem sosial. Ada kemungkinan para pengikut Noor Din menerima ideologinya lantaran untuk pelarian akibat kemiskinan, ketidakadilan ditambah dengan arus informasi yang tak seimbang. Iming-iming surga melalui ayat-ayat Al Quran yang di potong-potong secara tekstual menjadi menarik bagi mereka yang terhimpit kehidupan, mati sebagai syuhada menjadi impian. Inilah yang sebenarnya menjadi akar tumbuhnya teroris.

Kemiskinan di Indonesia dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural diakibatkan oleh adanya pendapatan yang timpang dalam masyarakat. Kondisi tersebut terbentuk karena adanya kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan sumber-sumber produksi oleh segelintir orang, kolusi antara pengusaha dengan pejabat, dan penyakit KKN lainnya. Atau dengan kata lain kemiskinan struktural terjadi karena ketidakadilan yang dibuat manusia.

Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor dalam diri manusia sebagai individu yang kemudian membentuk budaya atau mental masyarakat untuk hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang terjadi secara alami dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

Kemiskinan menjadi penghambat orang untuk memperoleh arus informasi yang seimbang. Dalam kondisi ini, doktrin-doktrin tertentu dapat diajarkan sebagai informasi sepihak yang mengunci pikiran dan menutup seseorang untuk lebih membuka wawasannya lebih luas. Mereka terkunci pada pemahaman bahwa di luar kelompoknya adalah musuh. Paham ini mirip dengan sekte Khawarij di masa silam.

Mencerabut akar teroris

Bila di kelompokan dalam struktur yang sederhana, pendukung teror itu hanya dua. Pertama pemilik paham atau ideologi dan kedua pengikut. Terhadap keduanya harus dilakukan treatment yang berbeda. Pemilik paham hanya bisa diberantas dengan tindakan punishment demikian juga pada pengikutnya yang telah melakukan aksi teror, dan bagi mereka yang masih terinfeksi atau baru ikut-ikutan maka diperlukan usaha persuasi melalui peningkatan taraf kehidupan dan pencerahan.

Tindakan punishment menjadi tanggungjawab pihak keamanan, sedangkan peningkatan taraf kehidupan menjadi tanggungjawab pemerintah. sementara upaya pencerahan melalui pemberian informasi dan pemahaman kontekstual kitab suci adalah tugas lembaga-lembaga agama serta partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media. Ketiga kegiatan ini bila dilakukan secara simultan akan memiliki kekuatan untuk mencerabut akar teroris.

Pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga jurang antara sikaya dan simiskin menjadi kecil. BLT yang pernah digelontorkan bukanlah solusi yang bisa diterapkan terus-menerus, karena akan mendorong tumbuhnya kemiskinan kultural. Langkah ekstra perlu diambil pemerintah untuk mewujudkan keadilan pendapatan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah yang komprehensif, pelatihan kerja yang benar-benar meningkatkan peluang tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia.

Lemahnya kinerja birokrasi juga menjadi penghambat pertumbuhan bagi semua institusi. Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tindak pidana korupsi dapat menggerogoti sendi-sendi perekonomian nasional, mengancam pendidikan, pelayanan publik, mempengaruhi mental penyelenggara negara serta membahayakan stabilitas politik nasional. Harus ada semangat dan keinginan kuat untu menghapus penyakit KKN yang selama ini menggerogoti kinerja pemerintah. KPK, kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum harus bersinergi dalam pemberantasan korupsi dan menghilangkan egonya masing-masing.

Pemahaman kitab suci secara integral dan kontekstual harus secara kontinyu disampaikan oleh lembaga-lembaga agama. Rasulullah sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu menyatakan “Iman itu terdiri dari tujuh puluh atau enam puluh cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Demikian pula rasa malu adalah salah satu cabang keimanan.” Bila menyingkirkan duri dari jalan merupakan bagian dari iman, akan menjadi sebaliknya bila melakukan kerusakan dan pembunuhan yang tak pada tempatnya. Kita tak ingin Indonesia disebut sebagai negara sarang teroris dan sarang koruptor.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009

BUBARKAN KPK !

2009-08-10T17:02:00.000-07:00

Pembentukan KPK tak lepas dari tuntutan reformasi yang ingin membebaskan Indonesia dari penyakit kronis birokrasi yaitu maraknya perilaku KKN. Tuntutan ini dituangkan dalam TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998) tentang Penyelengara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian menjadi bibit kelahiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Maka pada tanggal 27 Desember 2002 terbitlah peraturan perundangan yang menjadi dasar terbentuknya KPK yaitu Undang Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelahiran KPK merupakan terobosan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, hal ini dikarenakan cara-cara konvensional yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dianggap tak efektif untuk memberantas korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) dan untuk menanggulanginya harus dilakukan upaya hukum yang luar biasa pula.

Kinerja KPK diharapkan mampu mengeleminasi hambatan-hambatan teknis dalam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilaksanakan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu dalam melakukan upaya hukumnya, KPK dalam UU 30/2002 diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tidak itu saja, undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan pembentukan pengadilan tipikor yang saat ini sedang digugat keberadaannya.

Asesoris lain pun dipasangkan ke KPK yaitu kewenangan melakukan penyadapan. Meski pada dasarnya penyadapan adalah hal yang dilarang, namun dalam delik delik khusus yang diatur dalam KUHP dinyatakan bahwa penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan terutama yang dilakukan secara terorganisasi dan sulit pembuktiannya seperti korupsi. Dengan demikian, UU 30/2003 menjadi ketentuan yang sifatnya khusus dan mengalahkan aturan yang bersifat umum (lex spesialis derogat legi generali).

Lengkap sudah gadget KPK, rakyat Indonesia patut berbangga karena memiliki lembaga superbodi yang siap bertarung dengan para jagoan neon yang telah menguras kekayaan negara. Genderang perang pun di tabuh kencang, pukulan demi pukulan dilancarkan KPK. tetapi pihak lawan tak tinggal diam, jurus-jurus pamungkas dikeluarkan. Serangan para koruptor ditujukan pada jantung legitimasi KPK, tujuannya hanya hanya satu yaitu ”Bubarkan KPK !”.

Jurus membubarkan KPK

Serangan ke KPK dimulai dari gugatan terhadap keberadaan pengadilan tipikor. Pada akhir tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) dari para terdakwa kasus korupsi tentang keabsahan kedudukan pengadilan tipikor dalam UU 30/2002. MK memutuskan memberi batas waktu 3 tahun untuk pembuatan UU khusus pengadilan tipikor. Dan nyatanya, sampai detik ini dimana tenggang waktu akan berakhir, pemerintah maupun DPR seperti tak bergairah untuk membahas RUU pengadilan tipikor. padahal selama ini pengadilan tipikor sangat efektif dalam menyidangkan kasus-kasus korupsi.

Pukulan pertama tak membuat KPK terjatuh, bahkan serangan baliknya terasa meningkat dengan ditangkapnya para koruptor di berbagai instansi pemerintah maupun yang ada di gedung dewan. Agresifitas KPK telah membuat sejumlah kalangan menjadi gerah. Di tahun 2008 munculah wacana pembubaran KPK yang di lontarkan oleh anggota Komisi III DPR RI dari fraksi partai pendukung pemerintah, ia beranggapan bahwa KPK telah menjadi lembaga super dalam menangani kasus-kasus korupsi sehingga UU KPK perlu direvisi. Pernyataan ini tak berselang lama setelah presiden menyindir KPK untuk tidak menggunakan cara-cara jebakan dalam memberantas korupsi. Medan perang pun melebar ke ranah publik, KPK mendapat bala bantuan masyarakat dan wacana itupun akhirnya menghilang.

Ketika KPK tak mati juga, maka dibuat jurus untuk melucuti senjata andalan KPK yaitu kewenangan penyadapan. Namun sebelumnya dihembuskan terlebih dahulu opini negatif terkait penyadapan. Ini penting dilakukan agar proses pelucutan nanti tak mendapat hambatan dari masyarakat. Pelucutan akan dilakukan melalui revisi UU KPK dan Peraturan Pemerintah yang di siapkan oleh Dephum dan HAM tentang pembatasan penyadapan. Meski tak akan membunuh, tetapi pukulan ini tentu akan berpengaruh pada kekuatan KPK.

Proses pelemahan terus berlanjut dengan rencana penarikan personil KPK oleh instansi induknya. Sebagai lembaga ad hoc, KPK relatif tak memiliki personil tetap. Diluar ke lima pimpinan dan penasihat, semua staf KPK diambil dari berbagai instansi seperti BPKP, polisi, kejaksaan dan instansi teknis lain. Bila penarikan ini jadi dilakukan, maka KPK tak lebih seperti badan tanpa kerangka.

Pukulan terakhir cukup telak malah datang dari AA sebagai ketua non aktif KPK. Ditengah proses hukumnya dalam kasus pembunuhan, AA mengeluarkan sebuah testimoni yang menduga adanya penyuapan ke sejumlah pimpinan KPK oleh tersangka korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Mungkin saking bernafsunya atau karena kepentingan lain, AA sebagai ketua KPK saat itu lupa bahwa UU KPK melarang seorang pimpinan untuk bertemu atau berhubungan dengan tersangka, sanksi pidana untuk itu juga tak main-main. AA sepertinya sedang kalut, dengan bukti-bukti yang meragukan, ia ingin menghancurkan bekas rumahnya sendiri.

Mempertahankan KPK

UU KPK disusun pada awal era reformasi, pada saat itu semua elemen masyarakat pada posisi satu kata yaitu memberantas KKN yang selama itu dianggap sebagai biang kerok krisis ekonomi. Karena niat itu begitu kuat, maka pasal-pasal yang disiapkan dalam UU KPK pun sangat progresif. Harapannya adalah agar pemberantasan KKN di Indonesia dapat berjalan secara cepat, sehingga tujuan negara yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat segera terwujud.

Meski hanya sebentar, kita pernah memiliki jaman yang relatif bersih dari KKN. Mungkin dikarenakan masih shock pasca reformasi, naiknya Habibie sebagai presiden diikuti dengan mundurnya adik beliau sebagai walikota otorita Batam, dan juga anak-anaknya di PT Nurtanio (sekarang PT DI). Mundurnya kerabat Habibie untuk menghindari kesan KKN di pemerintah, meski bila dilihat dari latar belakang pendidikannya, kedua anak beliau adalah orang yang sangat berkompeten karena menyandang gelar doktor dengan predikat cumlaude dalam bidang penerbangan.

Sekarang di era politik sebagai panglima, penyakit KKN yang terjadi malah semakin dahsyat. Pengeluaran biaya politik yang begitu besar tak akan bisa dikembalikan hanya dengan mengandalkan kinerja, harus ada terobosan untuk meraup pendapatan sebesar-besarnya. Tentu saja keberadaan KPK akan menjadi duri bagi mereka yang ingin mengangkangi kekayaan negara melalui kekuasaan. Tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali KPK harus dibubarkan atau minimal dibuat mirip lembaga anti korupsi sebelumnya, yang hidup segan mati tak mau.

Selama masih ada keserakahan maka gerakan delegimitasi KPK tak akan pernah surut, diperlukan dukungan masyarakat untuk mempertahankan keberadaan KPK. Korupsi bukan saja menjauhkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur, tetapi juga membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara karena ketidakadilan yang di terapkan akan menyuburkan benih-benih teroris. Harapan besar juga di sandarkan kepada Presiden terpilih bapak SBY, beliau yang dalam setiap kampanyenya membawa jargon pemberantasan korupsi setidaknya dapat memberikan sedikit angin segar bersama mayoritas pendukungnya di perlemen untuk segera memproses pembentukan UU pengadilan tipikor.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009

KPK BUKAN AA

2009-07-02T17:37:00.000-07:00

Setelah beberapa waktu tak terdengar dan tenggelam dengan hiruk pikuknya kampanye capres, kasus ketua KPK yang terjerat dalam pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen kembali mencuat dengan kemunculan saksi kunci Rani Yuliani di Polda Metro Jaya dan diserahkannya berkas pekara tiga dari sembilan tersangka. Cerita tentang ketua dan lembaga KPK sepertinya masih berbuntut panjang.

Sebagai lembaga superbodi, keberadaan KPK terutama pucuk pimpinannya tentu menjadi incaran banyak orang secara pribadi atau kelompok. Tujuannya jelas, secara ideal mereka ingin berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah merajalela. Tetapi tidak sedikit yang mempunyai maksud lain, yaitu untuk mengamankan diri dan kelompoknya dari jeratan tipikor yang pernah atau sering dilakukan

Untuk menjadi pimpinan KPK harus melalui beberapa tahapan seleksi, sebelum nantinya diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ketika di gedung rakyat inilah biasanya muncul bau-bau tak sedap. Campur baurnya segala kepentingan dari mulai politik, pengamanan sampai berhamburannya uang, disinyalir selalu mewarnai setiap pelaksanaan fit and proper test.

Posisi AA

Terpilihnya AA sebagai ketua KPK pada awalnya penuh kontroversi. Melihat latar belakang yang bersangkutan, banyak orang pesimis akan kelanjutan kinerja KPK. Bahkan dipilihnya AA diduga merupakan salah satu bentuk upaya penggembosan KPK. Kegalakan lembaga yang sebelumnya dipimpin oleh Taufiqurrahman Ruki ini memang membuat keder para pejabat negara di pemerintah maupun DPR yang terbiasa dengan UUD (ujung-ujungnya duit).

Namun semua kontroversi perlahan terhapus dengan sepak terjang komisi tersebut yang terasa semakin garang semasa kepemimpinan AA. Ia pun dianggap sebagai akselarator atas kinerja KPK yang cemerlang. Karena hal tersebut, timbul pertanyaan sedikit usil, Sebenarnya yang sukses melaksanakan pemberantasan korupsi itu SBY atau AA? Jawabannya bisa macam-macan tergantung kepentingan, tetapi yang jelas KPK bukanlah lembaga pemerintah di bawah presiden.

Sudah menjadi hukum alam, setiap yang diciptakan pasti memiliki dua sisi. AA yang banyak dipuji sekaligus banyak menuai benci. Mereka yang pernah dijerat dan diobok-obok KPK baik secara pribadi maupun institusi tentu menyimpan dendam dalam hati dan itu tak bisa ditutupi, dan AA lah orang yang dianggap paling bertanggungjawab atas semuanya. Sehingga ketika AA tersandung masalah hukum, sebagian orang tertawa senang,

Sekali lagi AA menuai kontroversi, namun saat ini tentang kebenaran AA yang disangka sebagai intellectual dader (otak pelaku) kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen. Berbagai opini pun merebak, namun yang menguat adalah motif pembunuhan karena cinta segitiga dan konspirasi tingkat tinggi dalam rangka menjatuhkan AA sekaligus pembusukan KPK. Tetapi apapun motifnya, tentu akan lebih baik bila kita menunggu proses hukum di kepolisian atau pengungkapannya di pengadilan nanti.

Pimpinan KPK

Berdasarkan UU No.30/2002 pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa apabila pimpinan KPK menjadi tersangka dalam tindak kejahatan, dia diberhentikan sementara dari jabatannya. Dan masih dalam pasal yang sama, apabila statusnya berubah menjadi terdakwa maka dia akan diberhentikan dari kedudukannnya.

Perlakukan tindakan administratif terhadap pimpinan KPK memang tidak sama dengan pejabat lainnya. Bagi pejabat lain biasanya tindakan administrasi yang berupa pemecatan dilakukan setelah adanya keputusan hukum tetap. Tidak demikian dengan pimpinan KPK, status terdakwa sudah cukup sebagai dasar pemberhentian. Jadi meskipun nantinya putusan hakim menyatakan AA tak bersalah, maka yang bersangkutan tetap tak dapat kembali pada kedudukan semula.

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan opini bahwa ada skenario besar dibalik penangkapan AA. Apalagi tak lama berselang Komisi III melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pimpinan KPK yang mengusik legalitas kerja KPK setelah ditinggalkan oleh ketuanya. DPR berpendapat bahwa dengan tak dipenuhinya jumlah pimpinan, maka semua tindakan yang dilakukan oleh KPK tak memenuhi unsur legalitas, sehingga otomatis KPK tidak dapat melakukan penangkapan, penyidikan apalagi penuntutan kasus-kasus korupsi. Padahal dalam pasal lain disebutkan bahwa kepemimpinan KPK bukan perorangan tetapi bersifat kolektif.

Sayangnya, pendapat DPR yang sebenarnya masih debatable disampaikan secara atraktif melalui banyak media sehingga mengesankan DPR memberikan pintu masuk bagi lawyer koruptor apabila mereka berhadapan dengan penuntut KPK. Namun kesigapan dan ketegasan pimpinan KPK patut diacungi jempol, kesiapan mereka untuk menanggung semua resiko atas tindakannya yang tetap melaksanakan tugas KPK harusnya di dukung oleh semua pihak termasuk DPR.

KPK adalah sistem

Kekuatiran orang akan menurunnya kinerja KPK setelah penangkapan AA ternyata tak terbukti. Dalam beberapa minggu kemudian KPK tetap eksis dengan menetapkan enam tersangka kasus korupsi, tiga diantaranya adalah anggota DPR dari komisi IV terkait pembangunan Tanjung Api Api. KPK membuktikan bahwa kinerja mereka bukanlah karya perorangan. KPK bukanlah AA, tetapi sebuah sistem yang tertata dan dijalankan secara konsisten oleh semua aparat yang ada didalamnya.

Sebagai satu sistem, kinerja KPK relatif tidak dipengaruhi oleh ada tidaknya satu individu. Ini sangat berbeda dengan yang berlaku di institusi lain. Meskipun sama-sama sebuah sistem, kebanyakan kinerja institusi sangat ditentukan oleh keberadaan satu pimpinan. Apalagi institusi tersebut bernama pemerintah baik pusat atau daerah, disana berlaku ketentuan ganti pimpinan ganti kebijakan, ganti selera dan bila perlu ganti semuanya..

Nasib AA memang tragis, dari pejabat yang disegani langsung berubah menjadi pesakitan. Namun kisah tersebut mudah-mudahan tidak mengendorkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menjadi catatan bagi mereka yang masih ingin menggembosi KPK, bahwa KPK tidak akan mati kecuali UU No.30 tahun 2002 dicabut. Tetapi siapapun yang ingin mencabutnya, bersiaplah menghadapi gejolak massa.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009

GOLF

2009-05-13T17:10:00.000-07:00

Golf pertama kali dimainkan di Inggris sekitar 500 tahun yang lalu. Tidak seperti olah raga lain, untuk bisa bermain golf diperlukan peralatan yang mahal ditambah iuran sebagai members club yang bernilai jutaan rupiah. Sehingga bagi mereka yang hanya mengandalkan gaji kecil seperti pegawai negeri jangan bermimpi untuk merasakan lembutnya hamparan rumput golf course. Inilah olah raga bergengsi yang hanya dimainkan oleh orang-orang yang kelebihan duit.

Bermain golf tak memerlukan banyak tenaga, hanya ajang pukul memukul bola secara bergantian untuk menuju ke sebuah hole. Dengan demikan banyak waktu luang untuk berbincang, situasi lapangan yang nyaman dan asri akan memberikan kesan tersendiri bagi para pemain dan materi yang diperbincangkan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa golf bukanlah sekedar olah raga. Dalam permainan golf banyak terjadi acara selingan, dari yang kelas ringan sampai kelas berat, antar pengusaha atau penguasa dan pengusaha. Bahkan beberapa keputusan penting pun seringkali diselesaikan dengan lobi melalui olah raga ini. Golf menjadi ajang pertemuan informal bagi pengusaha untuk memperoleh keinginannya, di pihak lain penguasa dapat menambah penghasilannya.

Tak hanya itu, kasus yang sedang menjadi berita hangat di media massa memperlihatkan bahwa golf bukan sekedar olah raga outdoor tetapi bisa juga indoor. Segala bentuk bisnis klas atas bisa dijajakan di arena golf, tak terkecuali yang berbau kriminal. Tapi karena para pemainnya dari golongan high class, maka tidak ada istilah pekat disini. Sebagai contoh taruhan yang terjadi di arena golf bukanlah judi, tapi hanyalah cara untuk meningkatkan prestasi, itu kata mereka.

Kontroversi golf

Sebagian kecil masyarakat kita tentu sangat menikmati permainan golf, sebuah kegiatan olah raga sekaligus rekreasional. Diliputi oleh lanscape padang golf yang indah dan juga pelayanan para caddy nan rupawan, tentu akan memberikan kesegaran luar dalam.

Tapi golf bukanlah lakon surga yang penuh suka dan kenikmatan. Di jaman orde baru, cerita golf sering kali diikuti oleh kisah pilu rakyat jelata yang harus terusir dari tanah mereka secara paksa. Kebutuhan lahan untuk lapangan golf memang tidaklah sedikit, puluhan hektar lahan yang umumnya masih produktif disulap menjadi hamparan rumput lengkap dengan prasarana di dalamnya. Semuanya demi kepentingan segelintir orang

Di era sekarang, tak terdengar lagi pemaksaan secara fisik dalam pembangunan sebuah lapangan golf. Kebanyakan masyarakat melepas tanahnya ke pemilik modal karena adanya intimidasi psikis dari budaya konsumtif. Kesiapan mental dan moral masyarakat yang kurang di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mengakibatkan mereka tak mampu menyaring semua informasi yang diterima lewat media massa khususnya televisi.

Tayangan hidup serba glamour di sinetron-sinetron membuai mimpi kaum kebanyakan dan akhirnya menjadi bagian kekerasan psikis yang tak mampu mereka elakan. Satu persatu mereka melepaskan tanahnya dan diganti oleh segepok lembaran uang demi mengejar sebuah mimpi di siang bolong. Saat terbangun, mereka telah kehilangan tanah dan mungkin juga profesinya sebagai petani.

Perubahan peruntukan lahan produktif menjadi sebuah padang rumput mau tak mau juga mempengaruhi produksi pertanian. Adalah sebuah paradoks, Indonesia sebagai negara agraris tetapi setiap tahun harus mengimpor hasil pertanian. Dan ironisnya, negara yang menjadi importir dulunya belajar dari lembaga pendidikan kita.

Kepatutan

Tak ada satupun undang-undang maupun peraturan yang melarang orang untuk bermain golf. Sehingga siapapun, baik itu pemegang kekuasaan, penegak hukum, hakim, anggota dewan, lawyer dan juga pengusaha bebas untuk bermain golf secara bersama-sama atau hanya sesama profesi.

Namun ada yang sedikit mengusik, memang benar legalitas adalah keniscayaan, namun disisi lain kita tak dapat mengabaikan kepatutan sebagai benteng moralitas. Ketika seorang pemegang kekuasaan bertemu dengan pengusaha, atau penegak hukum dan hakim bertemu dengan lawyer terdakwa dalam kenyamanan suasana dan kesempatan interaksi yang bebas di sebuah permainan golf, lalu apakah yang kira-kira terjadi? Pertanyaan ini mungkin sama dengan ketika kita ditanya tentang apa yang terjadi ketika seorang lelaki berduaan dengan perempuan ditempat sunyi.

Ukuran kepatutan memang sangat subyektif, tergantung dengan latar belakang dan persepsi masing-masing individu. Bagi yang konservatif, pertautan antara dua kepentingan dalam satu ajang kegiatan bukanlah hal yang patut untuk dilakukan. Ketika seorang penguasa bertemu dengan pengusaha, atau penegak hukum maupun hakim dengan lawyer terdakwa, maka disangkakan akan terjadi konflik kepentingan di antara mereka.

Tentu saja pendapat konservatif tersebut akan ditentang habis-habisan oleh pelaku golf. Faktual memang memang sulit mengkorelasikan hubungan penyimpangan kebijakan publik dengan permainan golf. Dan dalam dunia bisnis yang serba materialistis, usaha lobi melobi dapat dilakukan dimanapun berada dan tak harus di arena golf.

Beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang dugaan oknum Hakim Agung yang bermain golf di negeri orang dengan biaya dari konglomerat yang diduga mengakibatkan munculnya keputusan yang tak berpihak pada azas keadilan, dan yang terbaru adalah terjeratnya ketua KPK dalam kasus pembunuhan tak dapat menafikan bahwa ada sesuatu di lapangan golf.

Meskipun tak diketahui apakah dua kasus lapangan golf tersebut bersifat kasuistik atau puncak sebuah gunung es, namun tak ada salahnya pendapat konservatif tentang kepatutan dipertimbangkan sebagai acuan etika bermain golf bagi jabatan-jabatan strategis. Seperti aturan KPK yang melarang pimpinannya untuk bermain golf dengan pihak lain atau pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apa pun. Ini adalah upaya untuk mengeliminasi konflik kepentingan.

Ketika seseorang diangkat menjadi pejabat berwenang baik itu di birokrasi pemerintah, penegak hukum, lembaga peradilan atau lembaga-lembaga independen yang banyak dibentuk sekarang ini, maka sudah selayaknya mereka meninggalkan kebiasaan atau hobi-hobi yang dapat menganggu kinerjanya. Secara khusus ICW pernah menyarankan agar dalam uji kelayakan dan kepatutan bagi calon-calon Hakim Agung agar dipertimbangkan untuk tidak menerima calon yang hobi main golf.

Tentu saja golf tidak selalu identik dengan stigma hitam, banyak prestasi yang di toreh dalam olah raga ini seperti yang dicapai oleh Tiger Woods. Kekayaan yang diperoleh dari hasil keringat menjuarai sekian banyak even golf profesional dan iklan, sebagiannya dia donasikan untuk kegiatan sosial. Dan bagi pejabat yang menduduki jabatan strategis sebenarnya masih bisa menjalankan hobinya, namun dengan kesadaran sendiri menghindari bermain golf dengan profesi-profesi yang dapat menciptakan konflik kepentingan.

Analisis sederhana, dalam konteks pertemuan dua kepentingan yang saling membutuhkan dengan situasi dan kondisi suasana mesra seperti di lapangan golf, maka pihak ketiga adalah setan. Kemungkinan terjadinya kerjasama mutualisme tak mungkin dapat elakan lagi.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Selasa tanggal 12 Mei 2009

SIAPKAN SEJUTA PENJARA

2009-03-04T20:01:00.000-08:00

Sekali lagi KPK menangkap basah salah seorang anggota DPR RI atas dugaan suap, modusnya adalah sebagai uang jasa untuk memuluskan persetujuan anggaran pembangunan prasarana perhubungan di wilayah Indonesia bagian Timur. Beberapa waktu lalu pun KPK melakukan hal yang sama terhadap pejabat dari sebuah departemen dan pemerintah daerah. Meskipun nilai transaksi yang dibongkar bukanlah kelas KPK, namun tindakan tersebut diharapkan menjadi efek traumatis bagi para pelaku.

Kegiatan birokrasi yang berkaitan dengan penetapan alokasi anggaran atau layanan penerimaan uang negara memang sangat rawan dengan korupsi. Sebagai contoh, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ada kegiatan rapat koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah tentang alokasi anggaran, maka biasanya terjadi transaksi bawah tangan untuk memuluskan usulan dan besaran anggaran. Karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga tak mengherankan bila beberapa pejabat mencoba menjustifikasi pemberian tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih bukan korupsi.

Begitu naifnya sikap mereka yang begitu saja mengabaikan keberadaan UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mungkin tulisan ini akan sedikit mengingatkan kembali tentang pengertian korupsi.

Definisi Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Dalam pengertian umum, korupsi selalu berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut Arrigo dan Claussen (2003), korupsi merupakan suatu tindakan mengambil atau menerima suatu keuntungan buat diri sendiri yang tidak sah secara hukum dikarenakan individu tersebut mempunyai otoritas dan kekuasaan. Definisi tersebut secara jelas menyertakan unsur otoritas dan kekuasaan yang tentunya melekat pada penyelenggara negara. Sehingga apabila ada orang biasa mengambil atau mencuri uang negara, maka dia tidak dapat dikatakan korupsi, tetapi lebih tepat dikatakan maling atau perampok.

Dalam definisi tersebut juga disebutkan bahwa menerima sesuatu bagi penyelenggara negara juga termasuk bagian korupsi. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut akan mengakibatkan penyelenggara negara mengabaikan kepentingan publik dan lebih mengutamakan pada kepentingan si pemberi. Disini publik akan sangat dirugikan karena kebijakan penyelenggara negara menjadi tidak adil. Sementara itu Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan batasan baru pada pengertian korupsi. Korupsi bukan saja mengambil uang negara tetapi secara jelas undang-undang tersebut menyatakan bahwa segala bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya adalah gratifikasi yang harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Sanksi atas pelanggaran gratifikasi adalah ancaman pidana korupsi.

Motivasi Korupsi
Anthony Eden (PM. Inggris 1955-1957) menyatakan “Corruption never has been compulsory”. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa korupsi terjadi bukan karena adanya unsur keterpaksaan, tetapi lebih banyak dilandasi oleh motivasi tertentu.. Motivasi sebagai kekuatan pendorong perilaku seseorang menurut konsep Woodworth mempunyai tiga karakteristik, yang pertama intensitas; yaitu menyangkut lemah dan kuatnya dorongan sehingga menyebabkan individu berperilaku tertentu. Kedua pemberi arah; mengarahkan individu dalam menghindari atau melakukan suatu perilaku tertentu. Dan yang ketiga persistensi atau kecenderungan untuk mengulang perilaku secara terus menerus.

Beberapa penelitian empiris menunjukan bahwa pada umumnya faktor penyebab korupsi bermuara dari tiga aspek. Pertama, kerusakan pada pada sistem di bidang hukum, politik, pengawasan, kontrol dan transparansi. Kerusakan ini disebut juga kerusakan makro (negara). Pemimpin dan pejabat negara tidak mampu memberikan hukuman terhadap para pelaku korupsi. Bahkan dibeberapa kasus, banyak pelaku korupsi malah mendapat apresiasi atau bahkan medapat promosi pangkat atau jabatan. Kedua, pengaruh budaya korup di lingkungan kerja dan ketiga faktor mental dan moral individu.

Dalam kasus korupsi di Indonesia, perilaku korup dimulai dengan kuatnya intentitas motivasi dari dalam diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan (need). Rendahnya gaji penyelenggara negara mendorong seorang aparat memanfaatkan otoritas dan kewenangannya sekedar untuk mempertahankan asap dapur mengepul. Perilaku ini diyakini terjadi di seluruh jajaran aparat penyelenggara negara, baik itu di pemerintahan, badan pengawas, penegak hukum dan peradilan. Ketika perbaikan gaji tak kunjung dilakukan, maka terjadi pengulangan perilaku korupsi secara terus-menerus dalam kurun waktu panjang dan akhirnya men-darah daging. Inilah awal dari kerusakan sebuah sistem dan mental penyelenggara negara.

Meski pada akhirnya pemerintah berusaha memperbaiki gaji penyelenggara negara yang dianggap sebagai biang kerok korupsi, ternyata tidak serta merta perilaku korup otomatis menghilang. Begitu mendarah daging-nya budaya korupsi, sehinga banyak penyelenggara negara yang tidak dapat membedakan lagi mana gratifikasi mana ucapan terimakasih. Motivasi korupsi tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi pada pemenuhan keinginan (want).

Mengobati Korupsi
Tindakan korupsi yang berulang-ulang akan memberikan pelajaran bagi si pelaku untuk pintar menghindar dari jeratan hukum. Korupsi menjadi semakin canggih dan sulit terdeteksi. Korupsi sekarang bukan hanya dibawah atau diatas meja, tetapi bila perlu meja pun ikut dibawa.

Rusaknya sistem, lingkungan kerja dan mental individu menjadikan korupsi di Indonesia mirip penyakit kanker yang telah bermetastasis, diperlukan terapi khusus untuk mengobatinya. Pengobatan harus dilakukan secara luar dan dalam. Fungsi KPK adalah memberikan efek kejut agar para penyelenggara negara tersadar dari keterlenaan kepentingan sendiri. Setelah sadar, maka perlu proses perawatan melalui pengobatan ketiga aspek penyebab korupsi secara komprehensif dan terintegrasi.

Pengobatan pertama adalah perbaikan sistem dengan cara mengurangi interaksi tatap muka antara pemegang otoritas dengan pemilik kepentingan baik itu pengusaha maupun calon penerima dana. Pemanfaatan teknologi informasi akan dapat mengurangi interaksi tatap muka. Kedua, perbaikan lingkungan kerja yang tentunya sangat dipengaruhi oleh figur pimpinan. Dalam budaya paternalis, selain melakukan pengawasan ke bawah, seorang pemimpin harus mampu menjadi suri tauladan bagi bawahannya. Ketiga, untuk perbaikan mental dan moral individu, maka harus dipenuhi dulu kebutuhan (need) dasar para penyelenggara negara sebagai upaya untuk menghilangkan motivasi pelaku korupsi.

Kalau kita mau jujur, hampir semua penyelenggara negara yang berjumlah jutaan dengan hidup mengandalkan gaji seperti sekarang, pasti pernah menerima gratifikasi. Hanya besaran nilainya yang membedakan. Ada yang sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi banyak juga yang digunakan untuk melampiaskan keinginan. Dengan demikian, apabila KPK konsisten melaksanakan pemberantasan korupsi seperti sekarang ini, maka terlebih dulu siapkan sejuta penjara untuk mereka.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2009

GAJI KOPRAL MAKANAN JENDERAL

2009-03-03T22:18:00.001-08:00

Menelaah tulisan Nuur Widiastono, SE Ak pada rubrik opini tanggal 24 Januari 2008 yang berjudul Menyoal Pilkada dan Penghasilan Kepala Daerah membuat hati menjadi trenyuh. Bagaimana tidak, begitu besar pengorbanan bapak-bapak kepala daerah yang telah susah payah mengeluarkan biaya besar dalam proses pilkada namun gaji yang diperoleh saat menjabat jauh dari sepadan. Sebagai seorang auditor BPK tentu data gaji kepala daerah yang disajikan oleh Widiastono tidak perlu diragukan lagi.

Indonesia ternyata masih banyak memiliki orang-orang yang siap berkorban untuk memimpin sebuah wilayah. Tak terkecuali mereka yang secara finansial sudah memiliki gaji besar seperti anggota DPR RI, pejabat tinggi sipil/TNI/POLRI, pengusaha bahkan para artis yang siap turun gunung dan menjual ketenaran untuk menjadi puncak pimpinan daerah meskipun gajinya relatif kecil. Sebuah pengabdian yang luar biasa atau hanya salah satu bentuk diversikasi usaha untuk mengeruk keuntungan.

Menjadi pemimpin atau penguasa ibarat menunggang seekor harimau, bila tidak mampu mengendalikan kekuasaannya maka akan terlibas oleh kekuasaan itu sendiri. Kekuasan yang tak terkendali membawa orang menjadi korup. Kekuasaan kepala daerah saat ini memang lebih mirip raja. Ditangannya nasib sebuah wilayah, aparat dan masyarakat ditentukan. Ketika keadilan dan kepentingan umum ditegakkan oleh raja maka sejahterahlah masyarakatnya. Namun bila arogansi dan kepentingan pribadi lebih mendominasi tingkah sang raja, maka terimalah itu sebagai resiko sebuah demokrasi di jaman reformasi.

Pilkada

Pilkada adalah sebuah solusi demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang nantinya dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan dari anggaran pemerintah untuk melaksanakan satu kali hajatan pilkada, belum lagi bila terjadi pilkada ulang. Anggaran ini menjadi semakin fantastis bila dikalikan dengan jumlah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Sebuah nilai yang cukup untuk menopang biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin. Investasi yang sangat besar ini sepatutnya juga harus menghasilkan sesuatu yang lebih besar jika tidak mau dikatakan rugi. Sesuatu itu adalah kehidupan masyarakat yang lebih makmur sejahtera tercukupi kebutuhan minimal akan pangan, papan, sandang dan pendidikan serta rasa aman.

Disisi lain, tidak sedikit biaya yang harus disiapkan oleh para kandidat kepala daerah untuk maju keajang pilkada. Sebelum maju menjadi calon, kandidat harus terlebih dahulu mencari kendaraan politik. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah masih mengharuskan dukungan partai politik sebagai salah satu syarat bagi seseorang untuk dapat mengikuti proses pilkada. Partai politik yang masih dipenuhi oleh pekerja politik tentu tak mau memberikan dukungan gratis, tentu ada imbalan dan deal-deal dibelakangnya.

Biaya lain yang harus dikeluarkan oleh kandidat kepala daerah adalah biaya kampanye resmi. Namun biaya kampanye resmi sebenarnya relatif kecil dibanding dengan kampanye terselebung. Kampanye terselubung biasa dimulai jauh hari sampai beberapa jam sebelum pemungutan suara, kampanye inilah yang paling banyak menyedot kocek kandidat. Beribu sembako, amplop dan barang-barang kepentingan sesaat masyarakat disebarkan untuk menarik simpati dalam kampanye illegal ini. Dalam konteks keterbatasan dana kandidat pada saat menjadi peserta pilkada, maka tidak menutup kemungkinan penyediaannya melibatkan sponsor dari banyak kalangan yang tentunya dilandasi oleh syarat tertentu apabila terpilih nanti.

Ada satu lagi biaya dalam pelaksanaan pilkada yaitu biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Biaya ini terkadang menjadi begitu besar ketika terjadi konflik pada saat menjelang, pelaksanaan dan penetapan hasil pilkada. Bukan saja kerugian materi, tetapi juga korban jiwa dan terpisahnya suatu komunitas sosial akibat akibat perbedaan calon yang didukung. Pilkada telah merubah watak mayoritas masyarakat yang dulu begitu ramah menjadi beringas.

Makanan jenderal

Pelaksanaan pilkada berlangsung seiring dengan terbukanya arus informasi dan kemajuan teknologi komunikasi. Kebebasan informasi khususnya dari media televisi telah memberikan dampak pada perubahan perilaku manusia Indonesia. Setiap hari keluarga kita disuguhi tontonan yang banyak memanipulasi otak dan pikiran seolah menjadi sebuah pelajaran yang patut ditiru. Bukan saja tayangan hujat menghujat dan pertunjukan demo-crazy yang penuh kekerasan, tetapi juga gaya hidup metropolitan sering ditampilkan dalam alur sinema. Kehidupan serba glamour ala sinetron beserta artis pendukungnya tentu akan membuat ngiler siapapun yang menyaksikan.

Keterbukaan informasi dan kreasi tak dibarengi dengan tanggungjawab sosial dan moral membawa budaya konsumtif sampai ke ruang keluarga. Sekalipun diri kita mampu menahan godaan, namun tidak demikian dengan sanak keluarga. Desakan lingkungan lambat laun dapat mengkikis idealisme sesorang. Apalagi di dalam diri tidak mempunyai benteng pertahanan yang kuat. Tentu hal ini akan mendorong orang untu memanfaatkan semua peluang dan kesempatan yang dimiliki. Peluang itu akan semakin besar bila kekuasaan dan kewenangan berada ditangan.

Pilkada adalah ajang untuk menuju kepuncak kekuasaan, meskipun telah diatur tentang besaran gaji bagi pemegang kekuasaan tetapi begitu banyak orang rela meninggalkan profesinya demi memperebutkan jabatan tersebut. Sebuah jabatan yang gajinya hanya setara kopral di negara tetangga, namun melekat pada jabatan itu sebuah kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang. Kewenangan yang dapat membuat orang berpenghasilan jenderal. Inikah yang mungkin dicari para kandidat ? Biar gaji kopral, tetapi makanan jenderal.

Tak perlu pilkada

Bila kita bertanya kepada seorang ekonom tentang sudah eligible-kah pelaksanaan pilkada kita ? secara obyektif dengan membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai tentu mereka akan mengatakan tidak eligible, karena biaya pilkada yang sangat besar tidak memberikan kemajuan yang signifikan bagi kemakmuran rakyat kecuali beberapa gelintir orang/kelompok. Tetapi jawab akan berbeda bila pertanyaan yang sama diajukan pada para politikus. Mereka akan habis-habisan mengatakan bahwa pilkada sangat bermanfaat karena memang dari situlah asap dapur bisa mengepul.

Kekecewaan terhadap pelaksanaan pilkada disampaikan oleh ketua PBNU, beliau menyatakan bahwa pilkada tidak perlu dilaksanakan karena pertimbangan biaya dan eksesnya, selanjutnya pemilihan kepala daerah cukup dilakukan oleh wakil rakyat di daerah masing-masing. Inilah bentuk kekecewaan yang mendalam dari kiai terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga beliau tidak sempat berpikir bahwa menyerahkan proses pemilihan kepala daerah kepada wakil rakyat sama dengan memberikan daging empuk kepada singa kelaparan. Lembaga legislatif kita masih dipenuhi oleh orang yang mencari makan dengan berprofesi sebagai pedagang sapi.

Langkah BPK

Menjadi menarik opini Widiastono karena yang bersangkutan adalah seorang auditor BPK yang biasa melakukan pemeriksaan pada instansi pemerintah. Secara tidak langsung beliau telah menyampaikan beberapa kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang, tetapi kasus-kasus hukum yang melibatkan pemimpin daerah seperti yang disampaikannya lebih dikarenakan nasib apes kepala daerah yang bersangkutan. Widiastono sebagai auditor BPK tentu sangat mengetahui bahwa penyimpangan yang sama sesungguhnya juga banyak terjadi di daerah lain tetapi aman-aman saja. Mengindikasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan memang sangat mudah, kita tinggal melihat antara gaji yang diterima dengan gaya hidup seorang pejabat. Lalu bagaimanakan langkah BPK selanjutnya ?

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2008

PERASLAH DAKU KAU KUTANGKAP

2009-01-17T20:33:00.000-08:00

Berita menghebohkan datang dari Jawa Timur, bukan tentang lumpur Lapindo Brantas tetapi seorang oknum kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Surabaya tertangkap basah oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat melakukan pemerasan terhadap warga pemohon sertifikat tanah. Ditilik dari modus operandinya, bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum tersebut sudah menjadi rahasia umum, yaitu meminta imbalan tertentu terhadap layanan yang diberikan aparat. Namun dilihat dari besaran uang yang diminta mencapai lebih dari setengah milyar tentu membuat mulut kebanyakan masyarakat yang masih hidup dibawah kemiskinan ternganga. Inilah wajah buruk birokrasi bangsa ini yang belum sepenuhnya dapat dihilangkan.

Aksi peras memeras biasanya dilakukan oleh preman yang memang tak mengenal etika dan moral. Kerasnya hidup di jalanan dan tuntutan hidup untuk sekedar mengisi kekosongan perut membuat para preman kehilangan nuraninya. Sebagai preman, resiko yang dihadap tidaklah kecil, bila tertangkap basah bisa babak belur dihakimi massa. Bahkan di-era delapan puluhan, mereka harus siap mati tertembus peluru yang ditembakan oleh petrus (penembak misterius) sebagai bagian shock terapy yang dilakukan pemerintah saat itu untuk menghapus preman. Hasilnya, preman jalanan memang berkurang tetapi perilaku preman tetaplah hidup bahkan tumbuh subur di era reformasi ini.

Melakukan aksi premansme tidaklah perlu berwajah garang, bersenjata tajam, badan penuh tattoo dengan jean lusuh. Menjadi tukang peras dapat dilakukan dengan hanya duduk dibelakang meja di ruang ber AC, pakaian berdasi, safari atau seragam dinas. Senjata yang digunakan hanya seberkas kertas yang berisi legalisasi kewenangan profesi/jabatan. Aksi yang dilakukan tak perlu di jalanan tetapi cukup transaksi bawah meja, tempat hiburan atau di hotel berbintang. Resiko yang dihadapi juga tidaklah terlalu berat, karena semuanya masih memungkinkan diselesaikan dengan uang hasil pemerasan. Itulah sebabnya aksi ini begitu digemari, tujuannya tidak lagi sekedar untuk mengisi perut tetapi untuk memperbanyak pundi-pundi yang semakin menutup hati nurani.

Gratifikasi

Gratifikasi yang dulu lebih dikenal dengan pemberian upeti telah menjadi tradisi di negara yang masih kental nuansa feodal. Upeti merupakan bentuk kepatuhan rakyat jelata atau negeri taklukan kepada raja/penguasa. Sistem birokrasi yang dibangun bangsa ini ternyata tak mampu melepas tradisi tersebut. Tanpa disadari kebiasaan menerima upeti di kalangan birokrat dan penyelenggara negara seolah menjadi sebuah sistem. Pemberian yang sebelumnya dilandasi sifat sukarela dari si penerima jasa, kemudian berubah menjadi keharusan dan pada akhirnya menjadi pemaksaan dengan ancaman “bila tidak diberi, maka ….”

Dengan ditetapkannya UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan batasan baru pada pengertian korupsi. Segala bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya atau selanjutnya disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Sanksi atas pelanggaran gratifikasi adalah ancaman pidana korupsi.

Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang undang kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalamKitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP); orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Memberantas Korupsi

Mengurai benang kusut untuk memberantas gratifikasi sebagai salah satu cikal bakal korupsi ini tak semudah membalikan tangan. Beberapa kali telah dibentuk institusi untuk memberantas dan mencegah kebiasaan tersebut. Dimulai tahun 1957 melalui Panglima Penguasa Militer, karena tidak efektif kemudian digantikan oleh Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967. Tahun 1970 dibentuk Komisi Empat melalui Keppres 12/1970 tetapi juga tak berjalan sesuai harapan. Selanjutnya pada tahun 1977 dikeluarkan Keppres Nomor 9/1977 yang menjadi dasar hukum dibentuknya Operasi Penertiban (Opstib) yang dikomandoi oleh Laksamana Sudomo dengan tujuan memberantas pungli (pungutan liar), operasi penertiban lambat laun sama nasibnya dengan lembaga sebelumnya hingga pada tahun 1999 setelah reformasi dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Korupsi (TGPTK) tetapi layu sebelum berkembang. Setelah itu dibentuk lagi Komisi Pemeriksa Keuangan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang kemudian diganti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan terakhir ada Tim Tas Tipikor Kejaksaan Agung yang telah habis masa tugasnya.

Di era sebelum reformasi, keberadaan institusi pemberantas tipikor terlihat garang diawal, setelah itu lambat laun ikut larut kedalam kerusakan sistem birokrasi yang telah terstruktur rapi dari lini bawah sampai keatas. Kesan yang timbul kemudian adalah semakin banyak institusi pengawas malah membuat kebocoran keuangan negara semakin besar. Terjadi mutasi fungsi sebagai pemberantas korupsi menjadi pemeras dari tukang peras.

Keinginan untuk memberantas penyakit birokrasi di era reformasi belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun saat ini banyak sekali lembaga pengawas internal/eksternal pemerintah maupun non pemerintah seperti LSM, media massa, masyarakat tetapi fungsinya masih lebih banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Dengan mengatasnamakan pemeriksa, penegak hukum, penulis berita media massa, wakil/tokoh masyarakat para oknum tersebut menjadi pemeras dari tukang peras. Harapan satu-satunya saat ini memang lebih banyak tertumpu pada KPK. Meskipun ada nada miring terhadap sepak terjang KPK yang dinilai tebang pilih, tetapi langkah KPK harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Penangkapan melalui jebakan seperti yang pernah dilakukan pada anggota KPU atau oknum pejabat BPN mungkin bisa dijadikan tren pemberantasan korupsi dan shock teraphy bagi para pelakunya. Dengan demikian siapapun tak perlu takut lagi dengan tindak pemerasan. Bila pemerasan terjadi pada kita cukup katakan “Peraslah daku, kau kutangkap”. Laporkan!!!

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Senin tanggal 27 Agustus 2007

NEGERI TRAGEDI

2008-09-07T21:16:00.000-07:00

Entah apa yang terjadi di negeri ini, bencana seakan datang silih berganti. Awal tahun 2007 dibuka dengan bencana transportasi yang banyak membawa korban jiwa dan harta benda bahkan masih banyak penumpang yang sampai saat ini masih hilang. Belum habis bela sungkawa dan duka, drama bencana bersambung dengan episode banjir di ibu kota yang merugikan trilyunan rupiah, tanah longsor di Padang Pariaman, terbakarnya kapal Levina yang memakan korban dua kali, tanah longsor di Manggarai NTT, gempa bumi di Sumatera Barat, ombak pasang di Halmahera Timur Maluku Utara, banjir bandang di NTB dan terakhir kecelakaan pesawat garuda di bandara Adisutjipto Yogyakarta. Sementara saudara kita di Sidoarjo Jawa Timur belum bisa bernapas lega karena sudah sepuluh bulan lumpur Lapindo belum juga berhenti.

Bila kita melihat ke belakang, diawali dengan krisis ekonomi tahun 1998, secercah harapan menyongsong masa depan lebih cerah dengan hadirnya era reformasi setelah tumbangnya orde baru. Tetapi yang ditemui adalah tragedi demi tragedi kemanusian yang menelan banyak korban nyawa dan harta. Eforia yang disikapi secara berlebihan mencabik persatuan dan nilai-nilai toleransi masyarakat Indonesia melahirkan kerusuhan SARA seperti di Maluku, Kalimantan dan Poso. Secara simultan terjadi gempa tsunami Aceh, Nias, kemudian gempa di Yogyakarta. Di bidang transportasi publik pun tak ketinggalan dengan jatuhnya pesawat Mandala, Lion dan beberapa kali kecelakaan kereta api. Di pentas politik pertarungan para elitnya menyulut pertarungan antar masa pendukung yang juga membawa korban jiwa dan harta.

Introspeksi

Meskipun tidaklah terlalu relevan mengkaitkan banyaknya bencana yang terjadi dengan perilaku hidup masyarakat, tetapi tidak ada salahnya bangsa Indonesia khususnya umat islam sebagai pemeluk agama terbesar di Indonesia untuk introspeksi diri. Mulai dari pemimpin formal, pemimpin non formal maupun masyarakat biasa mencoba merenungkan kembali perilaku hidup selama ini yang mungkin tidak sesuai dengan tuntunan agama.

Perenungan diawali dari pernyataan kita terhadap eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan Muhammad sebagai utusan-Nya. Konsep Ketuhanan islam yang begitu mudah dipahami dan bahkan paling banyak menjadi pertimbangan bagi para muallaf yang berasal dari beberapa ilmuwan barat ternyata masih sering diselewengkan oleh kita yang umumnya menjadi islam karena keturunan. Sudahkah kita benar-benar hanya menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah ataukah dengan sengaja ataupun tidak sengaja masih sering meminta pertolongan, keselamatan, berkah yang ditujukan kepada selain Allah. Demikian juga apakah perilaku Nabi hanya kita laksanakan pada tataran wacana, seremonial, ritual tetapi hanya sedikit membawa dampak pada perbaikan akhlak, sehingga pornografi, pergaulan bebas, obat terlarang dan dekadensi moral lainnya menjadi problem yang masih tak terselesaikan di negeri yang mayoritas muslim. Padahal Nabi diutus dalam kapasitas untuk memperbaiki akhlak manusia.

Implementasi dari bentuk pernyataan kita terhadap ke-esa-an Allah adalah sholat yang diawali dari takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Realisasi dari dua rukun sholat ini benarkah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seringkali kita menganggap bahwa selain Allah masih ada yang besar seperti kekuasaan, jabatan, kekayaan yang akhirnya menjadi tujuan utama hidup. Sudahkah salam yang diucapkan ke kanan dan kiri saat mengakhiri sholat kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Mulut mengucapkan salam (keselamatan) tetapi tindakan kita malah sebaliknya dengan membuat kerusakan, ketidakadilan dan ancaman baik pada alam ataupun manusia lain. Kita lupa peringatan Allah yang tertuang dalam firman-Nya di Al-Quran surah Asy-Syu’araa ayat 183 yang berbunyi “ Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Benarkah puasa sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Allah sudah menjadikan kita termasuk orang yang bertaqwa ataukah puasa kita tak lebih dari memindahkan jam makan minum tanpa memberi implikasi pada perubahan perilaku. Di dalam puasa kita dilatih untuk merasakan sengsaranya kaum dhuafa sehingga diharapkan memicu rasa kesetiakawanan sosial.. Puasapun melatih kita untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak, tetapi kenyataan korupsi di Indonesia semakin merajalela bahkan ada korupsi dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Zakat sebagai wujud terima kasih kita atas rizki yang diberikan oleh Allah sudahkah kita keluarkan sesuai perintah agama atau sekedar zakat fitrah yang nilainya hanya ribuan rupiah dan itupun dikeluarkan karena rasa takut akan tidak diterimanya pahala puasa kita yang sebetulnya sudah amburadul. Sepertinya kita masih beribadah dengan orientasi hanya pada pahala.

Bentuk ketaatan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Sudahkan kita memahami pelajaran dan hikmah selama melaksanakan ibadah haji ataukah sekedar pulang membawa predikat haji beserta atributnya untuk kemudian dijadikan bahan pameran tanpa mampu menunjukan kesalehan sebagai orang yang telah terpilih untuk memenuhi panggilan Illahi. Di dalam pelaksanaan ibadah haji kita dilatih untuk mengembangkan sikap toleran terhadap saudara lain yang berbeda paham dengan kita. Sudahkah sikap tersebut kita pelihara terus dalam kehdupan masyarakat yang lebih heterogen sehingga tidak perlu lagi terjadi konflik-konflik sektarian maupun SARA.

Islam bukanlah agama ritual ataupun seremonial. Setiap kegiatan ibadah yang diperintahkan dalam islam selalu mempunyai tujuan dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal. Vertikal dalam arti hubungan dengan Allah sebagai Sang Pencipta dan horisontal sebagai implementasi ibadah yang menyangkut hubungan kita dengan sesama mahkluk dan alam sekitar. Ucapan maupun gerakan ibadah yang tidak memiliki nilai kedua dimensi tersebut tak lebih hanya menegakan simbol-simbol belaka.

Inkonsistensi ritual ibadah dengan perilaku hidup dapat dilihat dengan masih banyaknya korupsi, kerusakan lingkungan akibat peti maupun illegal logging, pergaulan bebas, narkoba, kerusuhan, kemiskinan, kebohongan dan bentuk kerusakan lainnya yang terasa semakin semarak di negara yang perpenduduk islam terbesar di dunia. Akibat inkonsistensi dalam beragama janganlah membuat kita termasuk orang-orang fasik atau munafik. Allah telah menyatakan hukuman bagi orang munafik itu sama dengan orang kafir seperti ter firman dalam Al_ Quran surat An-Nisaa’ ayat 140 yang berbunyi :” …. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahanam”.

Perilaku islam

Secara ilmiah wilayah Indonesia memang termasuk dalam lingkaran api (ring of fire) yang terdapat banyak daerah patahan bumi sehingga sering mengakibatkan gempa. Secara logika juga dinyatakan bahwa umur armada sangat menentukan tingkat keselamatan transportasi. Yang terjadi di Indonesia ternyata menghapus anggapan itu. Kecelakaan garuda membuktikan bahwa pesawat baru tak lebih aman dari armada lama. Bencana alam tidak selalu berwujud gempa. Mungkin semua bencana di negeri ini merupakan peringatan Allah sebagai wujud kasih sayang-Nya agar kita kembali ke jalan yang benar seperti tersurat dalam Ar-Ruum ayat 41 “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Indonesia memerlukan orang-orang berperilaku islami bukan simbol islam yang ditegakan melalui aturan syariah yang tak konsisten di jalankan kecuali hanya untuk kepentingan tertentu. Penegakan simbol islam yang demikian tidak mencerahkan sinar islam sebagai agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) tetapi malah sebaliknya memperburuk citra islam. Bahkan pengkultusan simbol tersebut dapat memicu sikap diskriminasi dan perpecahan sesama umat.

Mulai saat ini marilah kita bulatkan tekat, mantapkan niat untuk berjihad melawan hawa nafsu menuju kehidupan yang benar sehingga Ibu pertiwi tidak lagi bersusah hati.

Dimuat di Rubrik Opini Banjarmasin Post hari Selasa tanggal 13 Maret 2007

KIAT MENJADI PEGAWAI SUKSES

2008-05-11T23:39:00.000-07:00

Wajah-wajah ceria menghiasi sebagian kecil peserta tes yang berhasil lulus dalam seleksi penerimaan CPNS. Bagi sebagian besar peserta yang masih belum mendapat kesempatan tentunya tak perlu putus asa dan dapat mencoba pada kesempatan lain. Tingginya jumlah pencari keja tidak mungkin tertutupi dengan minimnya formasi yang ada pegawai negeri sipil, untuk itu perlunya tindakan pemerintah melalui kebijakan yang dapat merangsang dunia usaha untuk melakukan investasi guna membuka lapangan kerja baru. Bagi yang mempunyai jiwa entrepreneur dan wiraswasta seharusnya tak perlu repot mengikuti seleksi penerimaan CPNS, akan lebih baik mengembangkan kemampuan berkarya di bidang keahliannya untuk mencapai tujuan dan kehidupan yang lebih baik.

Dunia pegawai negeri baik sipil maupun militer merupakan dunia pengabdian. Semua kegiatan yang dilakukan pegawai negeri wajib mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan salah satu kepentingan negara yang utama seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tentu berbeda dengan dunia usaha ataupun pelaku ekonomi yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya.. Atas hasil kerjanya pegawai negeri mendapat imbalan gaji yang dapat diterima secara teratur setiap bulan, namun besaran gaji yang diterima masih jauh dibanding gaji pegawai dari negara tetangga. Sementara itu tuntutan biaya hidup di negeri ini semakin lama semakin membumbung tinggi dengan adanya kenaikan BBM dan TDL. Karena itulah diperlukan suatu pengabdian yang ekstra besar untuk menjadi seorang pegawai sukses.

Sukses dalam arti ideal yaitu menjadi aparatur yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tanpa menjual kehormatan dan martabatnya sebagai pegawai negeri.

Pengertian sukses diatas sudah selayaknya terpatri di benak setiap pegawai negeri. Namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, sebagian besar pegawai masih menganggap bahwa kesuksesan diukur dengan jabatan tinggi, fasilitas dan kekayaan. Untuk itu segala daya upaya dilakukan agar dapat mencapai kesuksesan tersebut. Dan sekarang, daya upaya para pegawai petualang tersebut mendapat lahan subur sebagai dampak negatif diterapkannya sistem pemilihan langsung kepala pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Triple S

Bila diperhatikan kegiatan terselubung para pegawai petualang dalam mencapai kesuksesan yang hanya berorientasi pada jabatan tinggi biasanya tidak terlepas dari 3 S (triple S) yaitu setor muka, setor upeti dan setor suara. Di jaman orde baru kegiatan setor muka dan setor upeti memang sudah umum dilakukan. Bahkan ada rumor bahwa salah satu menteri di jajaran kabinet pembangunan saat itu terkenal sebagai menteri selamat pagi dikarenakan ulahnya yang selalu berdiri di pinggir jalan hanya untuk menunggu dan mengucapkan selamat pagi kepada presiden yang akan lewat menuju Istana Negara. Kegiatan setor muka sampai sekarang masih menjadi salah satu senjata yang dapat digunakan untuk menarik simpati sang pimpinan. Sikap ini sama sekali tak mendukung terciptanya pelayanan prima, karena pegawai negeri hanya akan bekerja bila ada pimpinan atau bekerja hanya untuk melayani pimpinan bukan masyarakat.

Tradisi feodal yang masih melekat pada sistem birokrasi pemerintahan negeri ini adalah budaya setor upeti dari bawahan ke atasan atau instansi strata bawah ke instansi yang lebih tinggi. Bila ingin urusan lancar maka harus ada upeti yang diserahkan. Pada era orde baru sistem pemberian upeti untuk suatu kepentingan seperti promosi jabatan sudah tersistematis sedemikian rupa di dalam kalangan birokrasi dan hanya melibatkan institusi yang ada didalamnya. Ironisnya, di jaman reformasi yang kelahirannya ingin menghapuskan segala bentuk penyimpangan tersebut ternyata kegiatan setor upeti semakin tumbuh subur dan tidak hanya melibatkan intern birokrasi tetapi juga institusi yang seharusnya berperan sebagai tonggak demokrasi dan juga kekuatan lain yang telah berperan mengusung seseorang menjadi pemimpin.

Kegiatan setor suara mungkin tak terlalu terdengar di jaman orde baru karena saat itu sudah jelas bahwa pegawai negeri melalui organisasi KORPRInya adalah pendukung setia Golkar. Penerapan sistem pemilihan langsung pada pemerintahan pusat maupun daerah menjadikan kegiatan setor suara saat ini merupakan kiat paling ampuh untuk cepat menduduki jabatan yang lebih tinggi. Setor suara dilakukan dengan menjadi tim sukses bagi kandidat pemimpin dalam meraih suara konstituen sebanyak-banyaknya. Meskipun pegawai diharamkan untuk terlibat dalam kegiatan politik dan dukung mendukung, namun seperti biasa dalam budaya kita bahwa aturan diciptakan memang untuk dilanggar. Ada satu spekulasi tinggi bagi pegawai yang menjalankan kegiatan setor suara ini. Apabila kandidat yang di dukungnya terpilih maka dapat dipastikan kariernya akan melesat dengan cepat melewati para pendahulunya, tetapi bila terjadi sebaliknya maka harus siap untuk dikandangkan. Fenomena ini dapat terlihat dari beberapa kali pelantikan pejabat akhir-akhir ini.

Ikhlas

Adanya pengaruh triple S sebagai faktor x dalam pembinaan kepegawaian terindikasikan dengan belum terlihatnya korelasi yang signifikan antara prestasi dengan promosi jabatan. Meskipun sering terucap oleh pemimpin daerah bahwa promosi diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan atas prestasi, disiplin dan produktifitas tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Tidak sedikit pejabat yang dilantik tidak memiliki kriteria tersebut. Kondisi ini perlu disadari oleh para CPNS baru yang masih memiliki semangat dan idealisme tinggi, sehingga dalam mengemban tugas nantinya tidak patah arang. Untuk mempertahankan semangat dan idealisme tersebut ditengah minimnya kesejahteraan dan belum terlaksananya sistem pembinaan kepegawaian yang konsisten, maka modal penting untuk mencapai sukses sebagai aparatur yang mampu memberikan pelayanan prima adalah sikap IKHLAS. Ikhlas merupakan akronim dari : Iman, Kencangkan ikat pinggang, Hidup bagai air mengalir, Lapang hati, Akhlak terpuji dan Syukur

Besaran gaji yang dibayarkan setiap bulan kepada PNS saat ini dapat menjadikan seorang aparatur mudah tergelincir untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Penerima dampak dari penyalahgunaan kewenangan tentunya masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu memberikan imbalan atas pelayanan yang sudah seharusnya diberikan oleh aparatur. Iman merupakan benteng pertahanan diri dari godaan untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan diri sendiri.

Ironis bila seseorang bercita-cita menjadi pegawai negeri karena ingin bergaya hidup metropolitan, seharusnya angan-angan tersebut dibuang jauh-jauh karena gaji pegawai tidaklah cukup untuk digunakan hidup berlebihan. Untuk itu bagi CPNS baru biasakanlah hidup sederhana dan kencangkan ikat pinggang. Akan lebih baik bila sering melakukan puasa karena selain berguna untuk meminimalisasi pengeluaran juga akan membantu mengendalikan diri dari nafsu negatif.

Falsafah hidup bagai air yang mengalir sangat cocok dengan kondisi pembinaan pegawai negeri saat ini. Air yang mengalir tenang akan memberikan manfaat kehidupan bagi tempat tempat yang dilewatinya. Demikian juga setiap pegawai yang telah berjanji untuk siap ditempatkan dimana saja haruslah selalu memberikan manfaat bagi lingkungan dan rekan kerjanya dimanapun ia berada. Jabatan tak seharusnya diminta dan dikejar dengan cara-cara kurang terpuji karena jabatan itu merupakan titipan Allah SWT bukan amanat pimpinan. Dan semua titipan tersebut harus dipertanggungjawabkan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat kelak.

Romantika kehidupan pegawai memang selalu dipenuhi keterbatasan dan kesempitan. Di kantor, tempat bekerja ruangannya sempit dan bahkan terkadang untuk duduk pun harus bergantian. Dirumah, tidak ada lagi lahan yang dapat dimanfaatkan karena sana sini santuk ( RSSS). Untuk tidak menambah penderitaan diri maka diperlukan sikap lapang hati. Dengan lapang hati tidak saja akan merubah ruang kantor menjadi luas, rumah jadi besar tetapi juga menumbuhkan jiwa besar dan menerima segala sesuatu dengan lapang dada.

Salah satu kewajiban pegawai negeri sesuai PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan dan displin PNS adalah menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya dan teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat. Untuk menjadi teladan haruslah ditunjukan dengan sikap dan perilaku akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji bukanlah sekedar kata tanpa wujud nyata. Ketika seorang pemimpin/pegawai mengatakan tidak boleh KKN, tidak boleh selingkuh, tidak boleh ini itu maka dialah yang harus lebih dahulu menunjukan sikap tidak KKN, tidak selingkuh atau tidak ini itu.

Keterbatasan materi janganlah membuat pegawai selalu berkeluh kesah, masih banyak orang-orang yang hidupnya lebih susah. Syukuri lah nikmat yang telah diberikan Allah agar tidak termasuk orang yang akan terkena azab seperti firman Allah dalam Al Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan :”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. Orang yang tidak bersyukur hatinya selalu merasa kekurangan, dan ini akan berpotensi terjadinya bibit penyakit penyelewengan kewenangan dan kekuasaan.

Diibaratkan kertas, para CPNS baru saat ini bagai lembaran kertas putih yang siap untuk ditulisi. Isi tulisan tergantung kriteria sukses mana yang yang akan diambil. Apabila memilih sukses sebagai aparat yang mampu memberikan pelayanan prima dimanapun posisi dan bidangnya, maka kiat yang digunakan adalah ikhlas, dan insyaAllah sukses tersebut menjadi sukses dunia akhirat. Apabila sukses yang diinginkan hanya berorientasi jabatan, fasilitas dan kekayaan, maka gunakanlah kiat triple S, tetapi ingatlah bahwa anggaplah kamu telah memiliki bumi ini semuanya dan semua manusia tunduk kepadamu. Tetapi apa arti semuanya?. Bukankah esok kau hanya akan kembali ke bibir kubur, ditimbun debu dan tanah ini? (nasehat Abu Nawas kepada Sultan Harun Al-Rasyid).

Dimuat di Rubrik OPINI Banjarmasin Post Hari Rabu tanggal 29 Maret 2006