Wadah Opini

Kinerja KPK diharapkan mampu mengeleminasi hambatan-hambatan teknis dalam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilaksanakan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu dalam melakukan upaya hukumnya, KPK dalam UU 30/2002 diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tidak itu saja, undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan pembentukan pengadilan tipikor yang saat ini sedang digugat keberadaannya.

Asesoris lain pun dipasangkan ke KPK yaitu kewenangan melakukan penyadapan. Meski pada dasarnya penyadapan adalah hal yang dilarang, namun dalam delik delik khusus yang diatur dalam KUHP dinyatakan bahwa penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan terutama yang dilakukan secara terorganisasi dan sulit pembuktiannya seperti korupsi. Dengan demikian, UU 30/2003 menjadi ketentuan yang sifatnya khusus dan mengalahkan aturan yang bersifat umum (lex spesialis derogat legi generali).

Lengkap sudah gadget KPK, rakyat Indonesia patut berbangga karena memiliki lembaga superbodi yang siap bertarung dengan para jagoan neon yang telah menguras kekayaan negara. Genderang perang pun di tabuh kencang, pukulan demi pukulan dilancarkan KPK. tetapi pihak lawan tak tinggal diam, jurus-jurus pamungkas dikeluarkan. Serangan para koruptor ditujukan pada jantung legitimasi KPK, tujuannya hanya hanya satu yaitu ”Bubarkan KPK !”.

Jurus membubarkan KPK

Serangan ke KPK dimulai dari gugatan terhadap keberadaan pengadilan tipikor. Pada akhir tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) dari para terdakwa kasus korupsi tentang keabsahan kedudukan pengadilan tipikor dalam UU 30/2002. MK memutuskan memberi batas waktu 3 tahun untuk pembuatan UU khusus pengadilan tipikor. Dan nyatanya, sampai detik ini dimana tenggang waktu akan berakhir, pemerintah maupun DPR seperti tak bergairah untuk membahas RUU pengadilan tipikor. padahal selama ini pengadilan tipikor sangat efektif dalam menyidangkan kasus-kasus korupsi.

Pukulan pertama tak membuat KPK terjatuh, bahkan serangan baliknya terasa meningkat dengan ditangkapnya para koruptor di berbagai instansi pemerintah maupun yang ada di gedung dewan. Agresifitas KPK telah membuat sejumlah kalangan menjadi gerah. Di tahun 2008 munculah wacana pembubaran KPK yang di lontarkan oleh anggota Komisi III DPR RI dari fraksi partai pendukung pemerintah, ia beranggapan bahwa KPK telah menjadi lembaga super dalam menangani kasus-kasus korupsi sehingga UU KPK perlu direvisi. Pernyataan ini tak berselang lama setelah presiden menyindir KPK untuk tidak menggunakan cara-cara jebakan dalam memberantas korupsi. Medan perang pun melebar ke ranah publik, KPK mendapat bala bantuan masyarakat dan wacana itupun akhirnya menghilang.

Ketika KPK tak mati juga, maka dibuat jurus untuk melucuti senjata andalan KPK yaitu kewenangan penyadapan. Namun sebelumnya dihembuskan terlebih dahulu opini negatif terkait penyadapan. Ini penting dilakukan agar proses pelucutan nanti tak mendapat hambatan dari masyarakat. Pelucutan akan dilakukan melalui revisi UU KPK dan Peraturan Pemerintah yang di siapkan oleh Dephum dan HAM tentang pembatasan penyadapan. Meski tak akan membunuh, tetapi pukulan ini tentu akan berpengaruh pada kekuatan KPK.

Proses pelemahan terus berlanjut dengan rencana penarikan personil KPK oleh instansi induknya. Sebagai lembaga ad hoc, KPK relatif tak memiliki personil tetap. Diluar ke lima pimpinan dan penasihat, semua staf KPK diambil dari berbagai instansi seperti BPKP, polisi, kejaksaan dan instansi teknis lain. Bila penarikan ini jadi dilakukan, maka KPK tak lebih seperti badan tanpa kerangka.

Pukulan terakhir cukup telak malah datang dari AA sebagai ketua non aktif KPK. Ditengah proses hukumnya dalam kasus pembunuhan, AA mengeluarkan sebuah testimoni yang menduga adanya penyuapan ke sejumlah pimpinan KPK oleh tersangka korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Mungkin saking bernafsunya atau karena kepentingan lain, AA sebagai ketua KPK saat itu lupa bahwa UU KPK melarang seorang pimpinan untuk bertemu atau berhubungan dengan tersangka, sanksi pidana untuk itu juga tak main-main. AA sepertinya sedang kalut, dengan bukti-bukti yang meragukan, ia ingin menghancurkan bekas rumahnya sendiri.

Mempertahankan KPK

UU KPK disusun pada awal era reformasi, pada saat itu semua elemen masyarakat pada posisi satu kata yaitu memberantas KKN yang selama itu dianggap sebagai biang kerok krisis ekonomi. Karena niat itu begitu kuat, maka pasal-pasal yang disiapkan dalam UU KPK pun sangat progresif. Harapannya adalah agar pemberantasan KKN di Indonesia dapat berjalan secara cepat, sehingga tujuan negara yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat segera terwujud.

Meski hanya sebentar, kita pernah memiliki jaman yang relatif bersih dari KKN. Mungkin dikarenakan masih shock pasca reformasi, naiknya Habibie sebagai presiden diikuti dengan mundurnya adik beliau sebagai walikota otorita Batam, dan juga anak-anaknya di PT Nurtanio (sekarang PT DI). Mundurnya kerabat Habibie untuk menghindari kesan KKN di pemerintah, meski bila dilihat dari latar belakang pendidikannya, kedua anak beliau adalah orang yang sangat berkompeten karena menyandang gelar doktor dengan predikat cumlaude dalam bidang penerbangan.

Sekarang di era politik sebagai panglima, penyakit KKN yang terjadi malah semakin dahsyat. Pengeluaran biaya politik yang begitu besar tak akan bisa dikembalikan hanya dengan mengandalkan kinerja, harus ada terobosan untuk meraup pendapatan sebesar-besarnya. Tentu saja keberadaan KPK akan menjadi duri bagi mereka yang ingin mengangkangi kekayaan negara melalui kekuasaan. Tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali KPK harus dibubarkan atau minimal dibuat mirip lembaga anti korupsi sebelumnya, yang hidup segan mati tak mau.

Selama masih ada keserakahan maka gerakan delegimitasi KPK tak akan pernah surut, diperlukan dukungan masyarakat untuk mempertahankan keberadaan KPK. Korupsi bukan saja menjauhkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur, tetapi juga membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara karena ketidakadilan yang di terapkan akan menyuburkan benih-benih teroris. Harapan besar juga di sandarkan kepada Presiden terpilih bapak SBY, beliau yang dalam setiap kampanyenya membawa jargon pemberantasan korupsi setidaknya dapat memberikan sedikit angin segar bersama mayoritas pendukungnya di perlemen untuk segera memproses pembentukan UU pengadilan tipikor.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009

Posisi AA

Terpilihnya AA sebagai ketua KPK pada awalnya penuh kontroversi. Melihat latar belakang yang bersangkutan, banyak orang pesimis akan kelanjutan kinerja KPK. Bahkan dipilihnya AA diduga merupakan salah satu bentuk upaya penggembosan KPK. Kegalakan lembaga yang sebelumnya dipimpin oleh Taufiqurrahman Ruki ini memang membuat keder para pejabat negara di pemerintah maupun DPR yang terbiasa dengan UUD (ujung-ujungnya duit).

Namun semua kontroversi perlahan terhapus dengan sepak terjang komisi tersebut yang terasa semakin garang semasa kepemimpinan AA. Ia pun dianggap sebagai akselarator atas kinerja KPK yang cemerlang. Karena hal tersebut, timbul pertanyaan sedikit usil, Sebenarnya yang sukses melaksanakan pemberantasan korupsi itu SBY atau AA? Jawabannya bisa macam-macan tergantung kepentingan, tetapi yang jelas KPK bukanlah lembaga pemerintah di bawah presiden.

Sudah menjadi hukum alam, setiap yang diciptakan pasti memiliki dua sisi. AA yang banyak dipuji sekaligus banyak menuai benci. Mereka yang pernah dijerat dan diobok-obok KPK baik secara pribadi maupun institusi tentu menyimpan dendam dalam hati dan itu tak bisa ditutupi, dan AA lah orang yang dianggap paling bertanggungjawab atas semuanya. Sehingga ketika AA tersandung masalah hukum, sebagian orang tertawa senang,

Sekali lagi AA menuai kontroversi, namun saat ini tentang kebenaran AA yang disangka sebagai intellectual dader (otak pelaku) kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen. Berbagai opini pun merebak, namun yang menguat adalah motif pembunuhan karena cinta segitiga dan konspirasi tingkat tinggi dalam rangka menjatuhkan AA sekaligus pembusukan KPK. Tetapi apapun motifnya, tentu akan lebih baik bila kita menunggu proses hukum di kepolisian atau pengungkapannya di pengadilan nanti.

Pimpinan KPK

Berdasarkan UU No.30/2002 pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa apabila pimpinan KPK menjadi tersangka dalam tindak kejahatan, dia diberhentikan sementara dari jabatannya. Dan masih dalam pasal yang sama, apabila statusnya berubah menjadi terdakwa maka dia akan diberhentikan dari kedudukannnya.

Perlakukan tindakan administratif terhadap pimpinan KPK memang tidak sama dengan pejabat lainnya. Bagi pejabat lain biasanya tindakan administrasi yang berupa pemecatan dilakukan setelah adanya keputusan hukum tetap. Tidak demikian dengan pimpinan KPK, status terdakwa sudah cukup sebagai dasar pemberhentian. Jadi meskipun nantinya putusan hakim menyatakan AA tak bersalah, maka yang bersangkutan tetap tak dapat kembali pada kedudukan semula.

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan opini bahwa ada skenario besar dibalik penangkapan AA. Apalagi tak lama berselang Komisi III melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pimpinan KPK yang mengusik legalitas kerja KPK setelah ditinggalkan oleh ketuanya. DPR berpendapat bahwa dengan tak dipenuhinya jumlah pimpinan, maka semua tindakan yang dilakukan oleh KPK tak memenuhi unsur legalitas, sehingga otomatis KPK tidak dapat melakukan penangkapan, penyidikan apalagi penuntutan kasus-kasus korupsi. Padahal dalam pasal lain disebutkan bahwa kepemimpinan KPK bukan perorangan tetapi bersifat kolektif.

Sayangnya, pendapat DPR yang sebenarnya masih debatable disampaikan secara atraktif melalui banyak media sehingga mengesankan DPR memberikan pintu masuk bagi lawyer koruptor apabila mereka berhadapan dengan penuntut KPK. Namun kesigapan dan ketegasan pimpinan KPK patut diacungi jempol, kesiapan mereka untuk menanggung semua resiko atas tindakannya yang tetap melaksanakan tugas KPK harusnya di dukung oleh semua pihak termasuk DPR.

KPK adalah sistem

Kekuatiran orang akan menurunnya kinerja KPK setelah penangkapan AA ternyata tak terbukti. Dalam beberapa minggu kemudian KPK tetap eksis dengan menetapkan enam tersangka kasus korupsi, tiga diantaranya adalah anggota DPR dari komisi IV terkait pembangunan Tanjung Api Api. KPK membuktikan bahwa kinerja mereka bukanlah karya perorangan. KPK bukanlah AA, tetapi sebuah sistem yang tertata dan dijalankan secara konsisten oleh semua aparat yang ada didalamnya.

Sebagai satu sistem, kinerja KPK relatif tidak dipengaruhi oleh ada tidaknya satu individu. Ini sangat berbeda dengan yang berlaku di institusi lain. Meskipun sama-sama sebuah sistem, kebanyakan kinerja institusi sangat ditentukan oleh keberadaan satu pimpinan. Apalagi institusi tersebut bernama pemerintah baik pusat atau daerah, disana berlaku ketentuan ganti pimpinan ganti kebijakan, ganti selera dan bila perlu ganti semuanya..

Nasib AA memang tragis, dari pejabat yang disegani langsung berubah menjadi pesakitan. Namun kisah tersebut mudah-mudahan tidak mengendorkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menjadi catatan bagi mereka yang masih ingin menggembosi KPK, bahwa KPK tidak akan mati kecuali UU No.30 tahun 2002 dicabut. Tetapi siapapun yang ingin mencabutnya, bersiaplah menghadapi gejolak massa.

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009

Sudah menjadi rahasia umum bahwa golf bukanlah sekedar olah raga. Dalam permainan golf banyak terjadi acara selingan, dari yang kelas ringan sampai kelas berat, antar pengusaha atau penguasa dan pengusaha. Bahkan beberapa keputusan penting pun seringkali diselesaikan dengan lobi melalui olah raga ini. Golf menjadi ajang pertemuan informal bagi pengusaha untuk memperoleh keinginannya, di pihak lain penguasa dapat menambah penghasilannya.

Tak hanya itu, kasus yang sedang menjadi berita hangat di media massa memperlihatkan bahwa golf bukan sekedar olah raga outdoor tetapi bisa juga indoor. Segala bentuk bisnis klas atas bisa dijajakan di arena golf, tak terkecuali yang berbau kriminal. Tapi karena para pemainnya dari golongan high class, maka tidak ada istilah pekat disini. Sebagai contoh taruhan yang terjadi di arena golf bukanlah judi, tapi hanyalah cara untuk meningkatkan prestasi, itu kata mereka.

Kontroversi golf

Sebagian kecil masyarakat kita tentu sangat menikmati permainan golf, sebuah kegiatan olah raga sekaligus rekreasional. Diliputi oleh lanscape padang golf yang indah dan juga pelayanan para caddy nan rupawan, tentu akan memberikan kesegaran luar dalam.

Tapi golf bukanlah lakon surga yang penuh suka dan kenikmatan. Di jaman orde baru, cerita golf sering kali diikuti oleh kisah pilu rakyat jelata yang harus terusir dari tanah mereka secara paksa. Kebutuhan lahan untuk lapangan golf memang tidaklah sedikit, puluhan hektar lahan yang umumnya masih produktif disulap menjadi hamparan rumput lengkap dengan prasarana di dalamnya. Semuanya demi kepentingan segelintir orang

Di era sekarang, tak terdengar lagi pemaksaan secara fisik dalam pembangunan sebuah lapangan golf. Kebanyakan masyarakat melepas tanahnya ke pemilik modal karena adanya intimidasi psikis dari budaya konsumtif. Kesiapan mental dan moral masyarakat yang kurang di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mengakibatkan mereka tak mampu menyaring semua informasi yang diterima lewat media massa khususnya televisi.

Tayangan hidup serba glamour di sinetron-sinetron membuai mimpi kaum kebanyakan dan akhirnya menjadi bagian kekerasan psikis yang tak mampu mereka elakan. Satu persatu mereka melepaskan tanahnya dan diganti oleh segepok lembaran uang demi mengejar sebuah mimpi di siang bolong. Saat terbangun, mereka telah kehilangan tanah dan mungkin juga profesinya sebagai petani.

Perubahan peruntukan lahan produktif menjadi sebuah padang rumput mau tak mau juga mempengaruhi produksi pertanian. Adalah sebuah paradoks, Indonesia sebagai negara agraris tetapi setiap tahun harus mengimpor hasil pertanian. Dan ironisnya, negara yang menjadi importir dulunya belajar dari lembaga pendidikan kita.

Kepatutan

Tak ada satupun undang-undang maupun peraturan yang melarang orang untuk bermain golf. Sehingga siapapun, baik itu pemegang kekuasaan, penegak hukum, hakim, anggota dewan, lawyer dan juga pengusaha bebas untuk bermain golf secara bersama-sama atau hanya sesama profesi.

Namun ada yang sedikit mengusik, memang benar legalitas adalah keniscayaan, namun disisi lain kita tak dapat mengabaikan kepatutan sebagai benteng moralitas. Ketika seorang pemegang kekuasaan bertemu dengan pengusaha, atau penegak hukum dan hakim bertemu dengan lawyer terdakwa dalam kenyamanan suasana dan kesempatan interaksi yang bebas di sebuah permainan golf, lalu apakah yang kira-kira terjadi? Pertanyaan ini mungkin sama dengan ketika kita ditanya tentang apa yang terjadi ketika seorang lelaki berduaan dengan perempuan ditempat sunyi.

Ukuran kepatutan memang sangat subyektif, tergantung dengan latar belakang dan persepsi masing-masing individu. Bagi yang konservatif, pertautan antara dua kepentingan dalam satu ajang kegiatan bukanlah hal yang patut untuk dilakukan. Ketika seorang penguasa bertemu dengan pengusaha, atau penegak hukum maupun hakim dengan lawyer terdakwa, maka disangkakan akan terjadi konflik kepentingan di antara mereka.

Tentu saja pendapat konservatif tersebut akan ditentang habis-habisan oleh pelaku golf. Faktual memang memang sulit mengkorelasikan hubungan penyimpangan kebijakan publik dengan permainan golf. Dan dalam dunia bisnis yang serba materialistis, usaha lobi melobi dapat dilakukan dimanapun berada dan tak harus di arena golf.

Beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang dugaan oknum Hakim Agung yang bermain golf di negeri orang dengan biaya dari konglomerat yang diduga mengakibatkan munculnya keputusan yang tak berpihak pada azas keadilan, dan yang terbaru adalah terjeratnya ketua KPK dalam kasus pembunuhan tak dapat menafikan bahwa ada sesuatu di lapangan golf.

Meskipun tak diketahui apakah dua kasus lapangan golf tersebut bersifat kasuistik atau puncak sebuah gunung es, namun tak ada salahnya pendapat konservatif tentang kepatutan dipertimbangkan sebagai acuan etika bermain golf bagi jabatan-jabatan strategis. Seperti aturan KPK yang melarang pimpinannya untuk bermain golf dengan pihak lain atau pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apa pun. Ini adalah upaya untuk mengeliminasi konflik kepentingan.

Ketika seseorang diangkat menjadi pejabat berwenang baik itu di birokrasi pemerintah, penegak hukum, lembaga peradilan atau lembaga-lembaga independen yang banyak dibentuk sekarang ini, maka sudah selayaknya mereka meninggalkan kebiasaan atau hobi-hobi yang dapat menganggu kinerjanya. Secara khusus ICW pernah menyarankan agar dalam uji kelayakan dan kepatutan bagi calon-calon Hakim Agung agar dipertimbangkan untuk tidak menerima calon yang hobi main golf.

Tentu saja golf tidak selalu identik dengan stigma hitam, banyak prestasi yang di toreh dalam olah raga ini seperti yang dicapai oleh Tiger Woods. Kekayaan yang diperoleh dari hasil keringat menjuarai sekian banyak even golf profesional dan iklan, sebagiannya dia donasikan untuk kegiatan sosial. Dan bagi pejabat yang menduduki jabatan strategis sebenarnya masih bisa menjalankan hobinya, namun dengan kesadaran sendiri menghindari bermain golf dengan profesi-profesi yang dapat menciptakan konflik kepentingan.

Analisis sederhana, dalam konteks pertemuan dua kepentingan yang saling membutuhkan dengan situasi dan kondisi suasana mesra seperti di lapangan golf, maka pihak ketiga adalah setan. Kemungkinan terjadinya kerjasama mutualisme tak mungkin dapat elakan lagi.

Menjadi pemimpin atau penguasa ibarat menunggang seekor harimau, bila tidak mampu mengendalikan kekuasaannya maka akan terlibas oleh kekuasaan itu sendiri. Kekuasan yang tak terkendali membawa orang menjadi korup. Kekuasaan kepala daerah saat ini memang lebih mirip raja. Ditangannya nasib sebuah wilayah, aparat dan masyarakat ditentukan. Ketika keadilan dan kepentingan umum ditegakkan oleh raja maka sejahterahlah masyarakatnya. Namun bila arogansi dan kepentingan pribadi lebih mendominasi tingkah sang raja, maka terimalah itu sebagai resiko sebuah demokrasi di jaman reformasi.

Pilkada

Pilkada adalah sebuah solusi demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang nantinya dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan dari anggaran pemerintah untuk melaksanakan satu kali hajatan pilkada, belum lagi bila terjadi pilkada ulang. Anggaran ini menjadi semakin fantastis bila dikalikan dengan jumlah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Sebuah nilai yang cukup untuk menopang biaya pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin. Investasi yang sangat besar ini sepatutnya juga harus menghasilkan sesuatu yang lebih besar jika tidak mau dikatakan rugi. Sesuatu itu adalah kehidupan masyarakat yang lebih makmur sejahtera tercukupi kebutuhan minimal akan pangan, papan, sandang dan pendidikan serta rasa aman.

Disisi lain, tidak sedikit biaya yang harus disiapkan oleh para kandidat kepala daerah untuk maju keajang pilkada. Sebelum maju menjadi calon, kandidat harus terlebih dahulu mencari kendaraan politik. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah masih mengharuskan dukungan partai politik sebagai salah satu syarat bagi seseorang untuk dapat mengikuti proses pilkada. Partai politik yang masih dipenuhi oleh pekerja politik tentu tak mau memberikan dukungan gratis, tentu ada imbalan dan deal-deal dibelakangnya.

Biaya lain yang harus dikeluarkan oleh kandidat kepala daerah adalah biaya kampanye resmi. Namun biaya kampanye resmi sebenarnya relatif kecil dibanding dengan kampanye terselebung. Kampanye terselubung biasa dimulai jauh hari sampai beberapa jam sebelum pemungutan suara, kampanye inilah yang paling banyak menyedot kocek kandidat. Beribu sembako, amplop dan barang-barang kepentingan sesaat masyarakat disebarkan untuk menarik simpati dalam kampanye illegal ini. Dalam konteks keterbatasan dana kandidat pada saat menjadi peserta pilkada, maka tidak menutup kemungkinan penyediaannya melibatkan sponsor dari banyak kalangan yang tentunya dilandasi oleh syarat tertentu apabila terpilih nanti.

Ada satu lagi biaya dalam pelaksanaan pilkada yaitu biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Biaya ini terkadang menjadi begitu besar ketika terjadi konflik pada saat menjelang, pelaksanaan dan penetapan hasil pilkada. Bukan saja kerugian materi, tetapi juga korban jiwa dan terpisahnya suatu komunitas sosial akibat akibat perbedaan calon yang didukung. Pilkada telah merubah watak mayoritas masyarakat yang dulu begitu ramah menjadi beringas.

Makanan jenderal

Pelaksanaan pilkada berlangsung seiring dengan terbukanya arus informasi dan kemajuan teknologi komunikasi. Kebebasan informasi khususnya dari media televisi telah memberikan dampak pada perubahan perilaku manusia Indonesia. Setiap hari keluarga kita disuguhi tontonan yang banyak memanipulasi otak dan pikiran seolah menjadi sebuah pelajaran yang patut ditiru. Bukan saja tayangan hujat menghujat dan pertunjukan demo-crazy yang penuh kekerasan, tetapi juga gaya hidup metropolitan sering ditampilkan dalam alur sinema. Kehidupan serba glamour ala sinetron beserta artis pendukungnya tentu akan membuat ngiler siapapun yang menyaksikan.

Keterbukaan informasi dan kreasi tak dibarengi dengan tanggungjawab sosial dan moral membawa budaya konsumtif sampai ke ruang keluarga. Sekalipun diri kita mampu menahan godaan, namun tidak demikian dengan sanak keluarga. Desakan lingkungan lambat laun dapat mengkikis idealisme sesorang. Apalagi di dalam diri tidak mempunyai benteng pertahanan yang kuat. Tentu hal ini akan mendorong orang untu memanfaatkan semua peluang dan kesempatan yang dimiliki. Peluang itu akan semakin besar bila kekuasaan dan kewenangan berada ditangan.

Pilkada adalah ajang untuk menuju kepuncak kekuasaan, meskipun telah diatur tentang besaran gaji bagi pemegang kekuasaan tetapi begitu banyak orang rela meninggalkan profesinya demi memperebutkan jabatan tersebut. Sebuah jabatan yang gajinya hanya setara kopral di negara tetangga, namun melekat pada jabatan itu sebuah kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang. Kewenangan yang dapat membuat orang berpenghasilan jenderal. Inikah yang mungkin dicari para kandidat ? Biar gaji kopral, tetapi makanan jenderal.

Tak perlu pilkada

Bila kita bertanya kepada seorang ekonom tentang sudah eligible-kah pelaksanaan pilkada kita ? secara obyektif dengan membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai tentu mereka akan mengatakan tidak eligible, karena biaya pilkada yang sangat besar tidak memberikan kemajuan yang signifikan bagi kemakmuran rakyat kecuali beberapa gelintir orang/kelompok. Tetapi jawab akan berbeda bila pertanyaan yang sama diajukan pada para politikus. Mereka akan habis-habisan mengatakan bahwa pilkada sangat bermanfaat karena memang dari situlah asap dapur bisa mengepul.

Kekecewaan terhadap pelaksanaan pilkada disampaikan oleh ketua PBNU, beliau menyatakan bahwa pilkada tidak perlu dilaksanakan karena pertimbangan biaya dan eksesnya, selanjutnya pemilihan kepala daerah cukup dilakukan oleh wakil rakyat di daerah masing-masing. Inilah bentuk kekecewaan yang mendalam dari kiai terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga beliau tidak sempat berpikir bahwa menyerahkan proses pemilihan kepala daerah kepada wakil rakyat sama dengan memberikan daging empuk kepada singa kelaparan. Lembaga legislatif kita masih dipenuhi oleh orang yang mencari makan dengan berprofesi sebagai pedagang sapi.

Langkah BPK

Menjadi menarik opini Widiastono karena yang bersangkutan adalah seorang auditor BPK yang biasa melakukan pemeriksaan pada instansi pemerintah. Secara tidak langsung beliau telah menyampaikan beberapa kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang, tetapi kasus-kasus hukum yang melibatkan pemimpin daerah seperti yang disampaikannya lebih dikarenakan nasib apes kepala daerah yang bersangkutan. Widiastono sebagai auditor BPK tentu sangat mengetahui bahwa penyimpangan yang sama sesungguhnya juga banyak terjadi di daerah lain tetapi aman-aman saja. Mengindikasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan memang sangat mudah, kita tinggal melihat antara gaji yang diterima dengan gaya hidup seorang pejabat. Lalu bagaimanakan langkah BPK selanjutnya ?

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2008

Melakukan aksi premansme tidaklah perlu berwajah garang, bersenjata tajam, badan penuh tattoo dengan jean lusuh. Menjadi tukang peras dapat dilakukan dengan hanya duduk dibelakang meja di ruang ber AC, pakaian berdasi, safari atau seragam dinas. Senjata yang digunakan hanya seberkas kertas yang berisi legalisasi kewenangan profesi/jabatan. Aksi yang dilakukan tak perlu di jalanan tetapi cukup transaksi bawah meja, tempat hiburan atau di hotel berbintang. Resiko yang dihadapi juga tidaklah terlalu berat, karena semuanya masih memungkinkan diselesaikan dengan uang hasil pemerasan. Itulah sebabnya aksi ini begitu digemari, tujuannya tidak lagi sekedar untuk mengisi perut tetapi untuk memperbanyak pundi-pundi yang semakin menutup hati nurani.

Gratifikasi

Gratifikasi yang dulu lebih dikenal dengan pemberian upeti telah menjadi tradisi di negara yang masih kental nuansa feodal. Upeti merupakan bentuk kepatuhan rakyat jelata atau negeri taklukan kepada raja/penguasa. Sistem birokrasi yang dibangun bangsa ini ternyata tak mampu melepas tradisi tersebut. Tanpa disadari kebiasaan menerima upeti di kalangan birokrat dan penyelenggara negara seolah menjadi sebuah sistem. Pemberian yang sebelumnya dilandasi sifat sukarela dari si penerima jasa, kemudian berubah menjadi keharusan dan pada akhirnya menjadi pemaksaan dengan ancaman “bila tidak diberi, maka ….”

Dengan ditetapkannya UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan batasan baru pada pengertian korupsi. Segala bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya atau selanjutnya disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Sanksi atas pelanggaran gratifikasi adalah ancaman pidana korupsi.

Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang undang kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalamKitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP); orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Memberantas Korupsi

Mengurai benang kusut untuk memberantas gratifikasi sebagai salah satu cikal bakal korupsi ini tak semudah membalikan tangan. Beberapa kali telah dibentuk institusi untuk memberantas dan mencegah kebiasaan tersebut. Dimulai tahun 1957 melalui Panglima Penguasa Militer, karena tidak efektif kemudian digantikan oleh Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967. Tahun 1970 dibentuk Komisi Empat melalui Keppres 12/1970 tetapi juga tak berjalan sesuai harapan. Selanjutnya pada tahun 1977 dikeluarkan Keppres Nomor 9/1977 yang menjadi dasar hukum dibentuknya Operasi Penertiban (Opstib) yang dikomandoi oleh Laksamana Sudomo dengan tujuan memberantas pungli (pungutan liar), operasi penertiban lambat laun sama nasibnya dengan lembaga sebelumnya hingga pada tahun 1999 setelah reformasi dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Korupsi (TGPTK) tetapi layu sebelum berkembang. Setelah itu dibentuk lagi Komisi Pemeriksa Keuangan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang kemudian diganti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan terakhir ada Tim Tas Tipikor Kejaksaan Agung yang telah habis masa tugasnya.

Di era sebelum reformasi, keberadaan institusi pemberantas tipikor terlihat garang diawal, setelah itu lambat laun ikut larut kedalam kerusakan sistem birokrasi yang telah terstruktur rapi dari lini bawah sampai keatas. Kesan yang timbul kemudian adalah semakin banyak institusi pengawas malah membuat kebocoran keuangan negara semakin besar. Terjadi mutasi fungsi sebagai pemberantas korupsi menjadi pemeras dari tukang peras.

Keinginan untuk memberantas penyakit birokrasi di era reformasi belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun saat ini banyak sekali lembaga pengawas internal/eksternal pemerintah maupun non pemerintah seperti LSM, media massa, masyarakat tetapi fungsinya masih lebih banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Dengan mengatasnamakan pemeriksa, penegak hukum, penulis berita media massa, wakil/tokoh masyarakat para oknum tersebut menjadi pemeras dari tukang peras. Harapan satu-satunya saat ini memang lebih banyak tertumpu pada KPK. Meskipun ada nada miring terhadap sepak terjang KPK yang dinilai tebang pilih, tetapi langkah KPK harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Penangkapan melalui jebakan seperti yang pernah dilakukan pada anggota KPU atau oknum pejabat BPN mungkin bisa dijadikan tren pemberantasan korupsi dan shock teraphy bagi para pelakunya. Dengan demikian siapapun tak perlu takut lagi dengan tindak pemerasan. Bila pemerasan terjadi pada kita cukup katakan “Peraslah daku, kau kutangkap”. Laporkan!!!

Dimuat di rubrik opini RADAR BANJARMASIN hari Senin tanggal 27 Agustus 2007